www.cafelib.blogspot.com

Design Baju BEM Ekonomi UNIDAYAN

2009-11-07T09:32:00.004+08:00

DEPAN

BELAKANG

Download; Ilusi Negara Islam

2009-07-23T04:56:00.002+08:00

Terlepas dari kontroversi yang beredar seputar penerbitan Buku Ilusi Negara Islam, ternyata kita sudah bisa mendapatkan versi ebooknya di internet. Ebook 325 halaman ini dapat anda download DI SINI. Persoalan bagaimana orang yang mengupload bisa mendapatkan ebook tersebut, adalah cerita lain. Yang jelas anda dapat menikmati seluruh isi ebook yang katanya sama dengan buku aslinya, gratis dan lengkap. Buku Ilusi Negara Islam berisi hasil penelitian yang antara lain melibatkan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Syafii Maarif, KH. Mustofa Bisri ini membahas tentang gerakan Islam ekstrim global yang harus diwaspadai.

Jangan Main-main Dengan Kelaminmu

2009-07-23T04:52:00.001+08:00

SHOCKING!!!Hanya satu kata ini yang tepat untuk mengomentari kumpulan cerpen terbaru karya Djenar Maesa Ayu. Karya-karyanya yang berani membuat penulis perempuan ini sering dimaki sekaligus dicintai. Cerpen-cerpennya telah tersebar di berbagai media massa Indonesia seperti Kompas, Republika, majalah Cosmopolitan, Lampung Post, majalah Djakarta!.Buku pertamanya yang berjudul Mereka Bilang, Saya Monyet! telah dicetak ulang beberapa kali. Cerpennya "Waktu Nayla" menyabet predikat Cerpen Terbaik Kompas 2003. Sementara cerpen "Menyusu Ayah" menjadi Cerpen Terbaik 2003 versi majalah Jurnal Perempuan. Hampir semua tulisan Djenar menyingkap sisi kehidupan yang ditabukan oleh masyarakat kita. Pembaca yang baru mengenalnya akan terusik, bisa jadi merasa tertampar oleh cerpen-cerpen yang disajikannya dengan gaya pengucapan ekperimental dan inovatif.Djenar Maesa Ayu mungkin hanya sekadar menyodorkan cermin kepada pembacanya. Cermin yang jujur dan menampakkan apa yang terjadi di hadapannya. Cermin yang selama ini terlarang untuk ditatap, mungkin....

Ingin membaca lebih janjut silakan download link ini http://www.ziddu.com/download/5020648/Jangan_Main2_dengan_Kelaminmu.rar.html

OTONOMI DAN DIKOTOMI

2009-03-05T00:11:00.002+08:00

SUATU TINJAUAN ONTOLOGIS
oleh; Rinto Aguse al-Rinsar

Berangkat dari undang-undang No.22/1999 dilanjutkan dalam PP No.25/2000 atas pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh yang diletakan pada daerah kebupaten/kota, sedang daerah propinsi merupakan otonomi terbatas. Kewenangan dan urusan pemerintahan diserahkan ketingkat pemerintahannya khususnya ditingkat kabupaten/kota. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 UU No.22/1999 ayat 1 bahwa dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam undang-undang No.32/2004 otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Dengan demikian pada hakekatnya otonomi daerah bertujuan atas dasar hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom.
Sejak melensernya masa kepemimpinan orde baru dan bergulirnya kepemimpinan reformasi, wacana otonomi daerah menjadi issue sentral yang banyak perbincangkan diberbagai kalangan maupun instansi seperti kalangan birokrasi pemerintahan, kalangan akademisi, kalangan NGO bahkan masyarakat awam sekalipun. Semua pihak berbicara sesuai dengan perspektif dan pemahamannya masing-masing. Seakan issue otonomi daerah tersebut merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Padahal Sejak kita disekolahkan dibangku SD (sebelum digulingkannya era orde baru), demokrasi menjadi suguhan bagi para pengajar (guru) dalam bidang pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Untuk selalu memperkenalkan akan arti demokrasi yang bertujuan memberikan pengetahuan tentang fungsi dan struktur pemerintahan dalam sebuah ketatanegaraan. Masyarakat merupakan penguasa tertinggi dalam menentukan kebijakan, kekuasaan serta kewenangan dalam pemerintahan suatu bangsa dengan tujuan kesejahteaan bersama. Dan legislative, eksekutif dan yudikatif (pemerintah) menjadi sebuah perangkat pemerintahan yang bertujuan untuk mengendalikan, mengelolah dan melaksanakan segala amanah rakyat untuk kesejahteraan bangsa dan Negara.
Pada dasarnya otonomi daerah bukanlah merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia, karena konsep otonomi daerah telah ada semenjak berdirinya Negara kesatuan republik Indonesia. Keberadaan sistem otonomi daerah di Indonesia dapat dibuktikan dengan kerangka konstitusi NKRI. Dalam undang-undang 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yaitu nilai dasar unitarisasi dan nilai dasar desentralisasi. Nilai dasar unitarisasi adalah sebuah nilai pemerintahan dalam suatu kesatuan dengan diperkuat dalam sila ketiga persatuan dan kesatuan, dimana dalam sebuah Negara tidak memiliki kesatuan Negara lain yang bersifat Negara. Dan nilai dasar desentralisasi dengan sebuah perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam masing-masing daerah otonom dengan mendapatkan penyerahan sebagai otonomi daerah. Dalam Penyelenggaraan desentralisasi menurut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Urusan pemerintah hanyalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kopentensi pemerintahan dan tidak mencakup urusan yang menjadi kopentensi lembaga Negara yang berwewenang mengawasi keuangan Negara walaupun DPRD diberi wewenang untuk mengatur urusan daerah bersama kepala daerah.
Sekalipun demikian pelaksanaan politik desentralisasi dan otonomi daerah dalam waktu 10 tahun terahir ini, tidak memberikah hasil yang maksimal bahkan sebahagian besar gagal memenuhi janji awalnya. Robinson dan hadiz (2003) menyimpulkan bahwa desentralisasi telah menjadi lahan kekuasaan baru bagi praktek-praktek politik kotor dan premanisme politik. Suatu hal yang perlu dikhawatirkan bagi sistem otonomi daerah tersebut berangakat dari sistem pemerintahan sebelumnya. Jangan-jangan otonomi daerah hanya menjadi anak tangga untuk turun melakukan dikotomi dalam proses perluasan kekuasaan dan cara baru untuk mendapatkan kontong-kantong politik baru. Kalau pada masa pemerintahan orde baru sistem diktatorisme manjadi bekal dengan memperalat militer untuk melakukan proses premanisasi politik dan sekarang dengan otonomi daerah pemerintah melakukan perluasan jaringan untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan alasan menyelesaikan persoalan yang diwariskan oleh pemerintah sebelumnya dengan menerapkan sebuah sistem yang merupakan hasil dikotomi dari sistem pemerintahan sekarang namun justru yang perlu dikhawatirkan.
Dalam pola penempatan kebijakan pusat kepada daerah dalam mengatasi berbagai kemelut dan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang belakangan ini justru semakin terpuruk. Diberbagai daerah sebagaimana diargumentasikan oleh Paradjna.R. (2002) bahwa mereka telah mengorganisir ekonomi politiknya melampaui regulasi-regulasi formal dan dengan memanfaatkan berbagai kelemahan aturan untuk meningkatkan kekuasaannya. Dalam berbagai amatan menunjukan bahwa pola kebijakan itu selama ini justru kehidupan masyarkat lokal jatuh semakin tertindas serta dijerumuskannya kejurang kehancuran lebih mendalam, seperti meningkatkan kemiskinan, busung lapar, kematian massal anak balita dan ibu melahirkan serta berbagai masalah lainnya.
Beberapa contoh kebobrokan dan kegagalan dari penerapan otonomi daerah seperti dibeberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya pada masa pemerintahan orde baru di Kabupaten Muna dikategorikan sebagai penghasil kayu jati terbesar di Indonesia, di kabupaten Buton telah dikenalnya sebagai penghasil Aspal ketiga di dunia, namun sekarang jangankan mengenal mendengar-pun tidak, lalu kemana semuanya? Jalan-jalan dibeberapa daerah dikabupaten buton tidak lagi selayaknya menjadi jalan umum namun lebih cocoknya disebut jalanan kehutan. Yang lebih tidak masuk akalnya lagi jalan menuju Ibukota kabupaten Buton yang sebelumnya pula dikenal sebagai daerah penghasil aspal sungguh dan sungguh menyedihkan. Kalau memang itu hanya dijadikan sebagai cerita lama biarlah alam dan hukum alamiah yang menghakiminya mudah mudahan kelau Tuhan masih ada, Tuhan akan membalasnya. Kini hukum yang dibuat pemerintah tidak lagi diindahkan sekan dibuat untuk dia semuanya miliknya dan hukum ini juga dimodel sedemikian indah untuk mendeskritkan masyarakat seakan bumi Buton ini diciptakan untuknya dan semuanya hanyalah sebatas sarana dan alat untuk mendapatkan kebahagiaannya.
Mari kita tinggalkan masa lalu menyongsong masa depan kita dengan menyaksikan dan memfokuskan perhatian kita dikenerja pemerintahan ini yang berlandaskan kepada otonomi daerah meskipun itu setelah beberapa periode ini kita menyaksikan pemerintah daerah yang ternyatah tidak kalah kejinya pula dengan secara bebas memperlakukan kita (masyarakat awam) atas landasan kekuasan dikembalikan pada daerah. Kebijakan dalam kekuasan yang di monopoli oleh penguasa setempat, Seperti belakangan ini diberbagai daerah di Indonesia tidak terkhusus kabupaten Buton dan Muna telah melakukan perekrutan pegawai negeri sipil. Satu hal yang sangat menyedihkan bagi kita sebagai masyarakat biasa, dengan sewenang-wenang dipermainkannya.
Dalam pedaftaran Pegawai Negeri sipil (PNS) (Desember 2008 yang lalu) tersebut, dikabupaten Buton sikap diskriminatif dan berbuat semena-mena (melebihi penguasa sebelumnya) dengan tidak secara langsung dilakukan oleh pemerintah daerah, namun dengan melalui beberapa oknum melakukan pengurasan dan pemerasan terhadap masyarakat miskin seperti memintai uang sebanyak lebeh kurang 35 jutaan untuk pegawai kantoran seperti kesehatan yang sering pada orang lain dan tidak tertinggal pada teman saya. Juga 25 jutaan untuk pegawai pengajar seperti guru SD hal ini terjadi pada keluarga masyarakat awam dan itupun juga masih dipersandingkan dengan mencari siapa dan siapa yang lebih banyak taruhannya (seakan menjual dan instransi pemerintahan ini milik bapak dan kakeknya) maka dia yang akan diloloskan. Mereka dimintai uang dengan sebesar itu, Namun bagi orang yang memiliki hubungan kekuasaan atau dengan ikatan keorganisasian atau partai (kelompok) dengan pemerintah setempat maka serta-merta dengan mudahnya mendapatkan legalitas kepegawaian dengan jaminan tetap memilihnya, mendukung mendewakan dia atau apalah alasannya, Dari beberapa kasus ini yang hampir sama dan bahkan lebih keji dan kejamnya, menurut saya tidak terlepas dari kebebasan penguasa daerah dengan mengatas namakan otonomi daerah.
Yang menjadi pertanyaan mendasar untuk patut dicurigai dengan issue otomomi daerah adalah ada apa dengan otonomi daerah? Sekejam itukah otonomi daerah?.
Kalau kita melihat tujuan utama dari Undang-Undang Dasar 45, seperti yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah untuk mempersatukan Negara kesatuan republik Indonesia dengan memberikan kebebasan semua rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan Negara. Maka secara tidak langsung Otonomi daerah bertujuan untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun dengan mendukung kepentingan politik dan kebijakan nasional dalam rangka pengembangan proses dan mekanisme demokrasi di lapisan bawah. Otonomi juga berfungsi sebagai proses peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan pablik dengan proses memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat. Serta juga bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat sehingga mereka semakin mandiri tidak lagi tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhannya dan yang terakhir melancarkan program pembangunan guna tercapainya kesejateraan rakyat yang semakin meningkat. Kalau sekejap kita melihat makna dari otonomi daerah tersebut, Maka dengan landasan tersebut, otonomi daerah dalam hal ini desentralisasi bertujuan baik. Lalu siapa dan mengapa terjadi sesuatu yang berbanding terbalik ketika dalam proses pengaplikasiannya khususnya dikabupaten Buton ?????????
……………….nantikan jawabannya ditulisan selanjutnya…………………
??????Dengan Judul “Otonomi daerah dan pemerintah kabupaten Buton”?????

Buku; Islam dan Barat - Membangun Paradigma Global

2008-06-19T00:07:00.002+08:00

Judul Buku : Islam dan Barat - Membangun Paradigma Global
Penulis : Zainal Abidin
Diterbitkan Secara Indie Oleh Cafe Lib

MENCARI SEBUAH DUNIA YANG ADIL

Sejarah merupakan saksi pada kenyataan bahwa sebagian besar kekerasan, pemberontakan dan peperangan terjadi karena yang lebih kuat mengingkari keadilan bagi yang kurang kuat baik itu diingkari pada tingkat individu, nasional dan dunia. Di masa sekarang perdamaian dunia tidak dapat bertahan tanpa keadilan dalam semua lapisan kehidupan yang meliputi keadilan sosial, politik dan ekonomi, baik itu di level masyarakat maupun di level dunia.

Ancaman besar yang akan menceraiberaikan umat manusia kini dan masa yang akan datang adalah persoalan kemiskinan. Saat ini nyata-nyata terjadi ketimpangan besar dalam hal distribusi kekayaan yang dikuasasi oleh segelintir elit, korporasi dan negara yang berada di negara-negara Barat yang maju. Ketimpangan distribusi kekayaan ini merupakan ancaman terbesar bagi masa depan umat manusia. Jurang inilah yang menyebabkan gejolak sosial besar dan kekacauan politik sepanjang masa. Kini jurang antara kaum kaya dan miskin memiliki dimensi baru yang berpotensi lebih berbahaya. Saat gelombang pasang globalisasi menciptakan dunia tanpa perbatasan, kaum kaya dan miskin muncul sebagai entitas global yang tidak lagi ditentukan oleh kekuatan-kekuatan dalam negeri. Misalnya, kekayaan kaum kaya global didukung tingkatan tertentu oleh perusahaan-perusahaan besar dunia. Sementara kesengsaraan kaum miskin global setidaknya hingga tingkat tertentu disebabkan oleh rezim perdagangan dunia dan arus keluar masuk investasi asing.

Dalam lima puluh tahun terakhir, kemiskinan telah mengalami penurunan drastis dibanding dalam lima ratus tahun sebelumnya. Dan dalam beberapa hal, hampir semua negara telah mengalami penurunan kemiskinan. Namun kemiskinan absolut tetap menjadi masalah besar yang dihadapi umat manusia pada awal abad ke-21. Sepertiga populasi dunia hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar perhari. Sebanyak 515 juta jiwa di Asia Selatan hidup dalam kemiskinan absolut, 220 juta jiwa di Afrika Sub-Sahara, dan 110 juta di Amerika Latin dan Karibia.

Meski upaya untuk menghapuskan kemiskinan absolut harus ditingkatkan, kemiskinan relatiflah yang mengancam menceraiberaikan umat manusia pada abad ke-21. Sebenarnya perbedaan yang memisahkan kaum kaya dan miskin telah menjadi semakin menonjol dalam tahun-tahun belakangan. Misalnya pada tahun 1960, 20 % penduduk dunia yang hidup di negara-negara terkaya memiliki pendapatan tiga puluh kali lipat dari kaum miskin yang berada di kelompok 20% terbawah. Pada tahun 1982 angka itu sudah mencapai 82 kali lipat. Akibatnya kekayaan terpusat di sedikit orang. Menurut Human Development Report 1998 yang dikeluarkan United Development Program (UNDP), dua ratus dua puluh lima orang terkaya di dunia memiliki gabungan kekayaan lebih dari satu triliun dolar. Ini setara dengan pendapatan tahunan kaum termiskin yang mencapai 47% populasi dunia (2, 5 miliar jiwa). Tiga orang terkaya memiliki aset yang melebihi total PDB Afrika Sub-Sahara. Kekayaan 32 orang terkaya di dunia mengalahkan PDB Asia Selatan.

Penumpukan kekayaan dan kesenjangan pendapatan yang semakin meningkat bukan hanya sebuah fenomena global. Kaum terkaya yang mencapai 10 % populasi menerima 54 % pendapatan nasional pada 1960, dan meningkat menjadi menjadi 63 % pada 1955. Bahkan dalam perekonomian industri, kesenjangan pendapatan tampak makin mencolok. Di Inggris, pada awal 70-an, kaum terkaya yang mencapai 10 % populasi memiliki penghasilan tiga kali lebih tinggi daripada kaum termiskin yang berada di 10 % terbawah. Pada akhir 90-an, angka itu menjadi empat kali lebih tinggi.Sementara itu, distribusi kekayaan juga menjadi semakin tidak merata selama dua puluh tahun terakhir. Pada tahun 1996, 1 % penduduk memiliki 20 % kekayaan, yaitu sekitar 388 miliar poundsterling. Lebih dari setengah total kekayaan dikuasai oleh 10% populasi, dan 93% dipegang oleh setengah penduduk.

Selain itu, di negara-negara miskin dan berkembang seringkali kesalahan alokasi sumber daya akibat kesalahan penetapan prioritas dipastikan merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan absolut. Misalnya di Asia Selatan menghabiskan 15 miliar dolar untuk militer pada tahun 1995. Jumlah tersebut melebihi biaya tahunan yang dibutuhkan untuk gizi dan kesehatan dasar di seluruh dunia. Negara-negara Sub-Sahara membelanjakan delapan miliar, kurang lebih sama dengan perkiraan biaya tahunan untuk mencapai akses universal ke sanitasi dan air bersih di semua negara berkembang. Lalu Asia Timur menghabiskan 51 miliar, sembilan kali lipat jumlah tahunan yang dibutuhkan untuk memastikan pendidikan dasar bagi semua orang.

Di negara-negara berkembang di antaranya negara-negara Muslim, seringkali akar penetapan prioritas yang salah ini adalah kepentingan pihak yang mencegah penghapusan kemiskinan. Karena elit yang memetik manfaat secara langsung atau tidak langsung dari pengutamaan belanja militer, atau proyek bergengsi, atau bisnis raksasa, kaum miskin terpinggirkan. Mereka bahkan semakin terpinggirkan saat ruang untuk mengungkapkan kepedihan publik dibatasi oleh struktur politik yang otoriter. Seringkali, yang membunuh harapan kaum miskin untuk memperoleh keadilan dalam masyarakat semacam itu adalah korupsi yang merajalela. Sebab korupsi menguntungkan kaum kaya dan merugikan kaum miskin.

Ketidakadilan ini menyebabkan sebagian masyarakat, baik secara lokal, nasional, maupun internasional tidak terlindungi, dan tidak terpulihkan hak-hak fundamentalnya ketika terdapat kekuatan lain mengancam eksistensinya. Ketidakadilan melahirkan depresi, ketidakberdayaan dan keputusasaan yang selanjutnya membentuk kondisi psiko-sosial bagi bersemainya gerakan-gerakan fundamentalis radikal. Radikalisme merupakan ekses dari persoalan-persoalan tersebut di atas. Faktor-faktor dalam dan luar tersebut telah melahirkan mentalitas terancam pada sebagian kalangan Muslim yang selalu menyalahkan kekuatan luar utamanya Barat.

Di tengah keputusasaan, ketidakberdayaan, dan kemarahan tersebut, membangkitkan dorongan untuk memperoleh kejayaan masa lalu sebagai cara untuk menjaga harapan, kepercayaan, dan kesehatan jiwa. Kejayaan masa silam ini meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi bagi kelompok fundamentalis radikal yang membenci Barat. Semua kondisi-kondisi psikologis, kultural, ekonomi, dan politik yang dialami oleh sebagian besar kalangan Islam sebagai konflik, penderitaan, yang tidak tertahankan dan sangat eksplosif ini melahirkan keyakinan bahwa Barat yang dikomandoi Amerika Serikat bermaksud menghancurkan Islam. Barat, utamanya Amerika dianggap telah melakukan kekeliruan yang menyedihkan yang mengakibatkan hancurnya kehidupan kaum Muslim dan pengebirian atas hak-hak fundamental mereka.

Untuk memberikan justifikasi aksi-aksi kekerasan, kaum Muslimin yang tertindas mencari acuan spiritual dalam agama bagi upaya mempertahankan diri. Di sinilah agama memainkan fungsi sebagai kekuatan ideologi. Untuk menjelaskan mengapa agama mampu menjadi kekuatan ideologi antara lain adalah kegagalan elit-elit sekuler di berbagai belahan dunia Islam untuk menerapkan hukum, memberikan solusi bagi kemandekan sosial, dan penegakkan keadilan. Sebaliknya agama mewakili paham yang mengilhami keadilan dan kemurnian moral. Selama berabad-abad hal itu membuat agama memiliki kekuatan menggiurkan yang unik.

Buton Tengah dan Tantangan Proses Pemekaran

2008-06-16T02:31:00.013+08:00

Oleh : Amien Sagapulu
Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa (HIMA) GULAMASTA MAKASSAR,

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tampak nuansa kebebasan dan kebersamaan semakin berimplikasi pada proses perpolitikan di negeri ini khususnya di tingkat daerah. Desentralisasi dan demokrasi yang dimaksimalkan melalui undang-undang akhirnya menghasilkan kosenkuensi-kasenkuensi perpolitikan secara nasional.

Otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk konsekuensi desentralisasi kedaerahan yang memiliki korelasi antara pemerintahan pusat dan daerah dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI) khususnya pemerintahan daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian atau penghargaan pemerintah kepada masyarakat dengan membentuk daerah-daerah otonom serta memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sebahagian urusan pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah.

Kebijakan otonomi daerah dalam rangka prespektif pendayagunaan aparatur Negara pada hakekatnya adalah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah otonom untuk membangun birokrasi pemerintahannya yang sesuai dengan kebutuhan nyata daerah dan responsive tentang kepentingan masyarakat serta mengembangkan system manajemen dan akuntabilitas aparatur negara.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sebagai pilar utama dalam mendorong apakah suatu daerah layak dan tidak dimekarkan untuk mendapat perhatian mengenai adanya jaminan stabiltas perpolitikan dan terciptanya system pemerintahan yang efektif.

Dalam hal ini wacana dan proses pemekaran Buton Tengah dari daerah induk Kab. Buton, sesungguhnya tidak terlepas dari sebuah tujuan yang pasti sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Yang paling menjadi alasan fundamen pemekaran Buton Tengah adalah menyangkut rentang kendali pemerintahan. Jarak tempuh yang jauh dari Buton Tengah menuju Ibu Kota Kab. Buton dimana harus melalui jalan darat serta penyeberangan laut dan tidak bersahabatnya kondisi fisik jalan adalah hal yang mengakibatkan pelayanan publik kurang maksimal. Tentu saja, kondisi ini mengarah pada terhambatnya proses dan upaya untuk membangun suatu system dalam perwujudan masyarakat Buton Tengah yang baik. Hal ini terwujud dalam bentuk terhambatnya pembangunan di wilayah Buton Tengah baik pembangunan fisik maupun SDM.

Akan tetapi dalam prosesnya pembekaran Buton Tengah tentu saja menuntut sebuah pengkajian yang mendalam sehingga efektifitas pemekaran bisa terwujud. Cakupan wilayah Buton Tengah yaitu Kec. Gu, Kec. Lakudo, Kec. Mawasangka, Kec. Mawasangka Timur, Kec. Mawasangka Tengah, Kec. Sangia Wambulu dan Kec. Talaga yang disingkat GULAMASTA, tentu saja perlu ditinjau menyangkut semua aspek dan indikator kelayakan sebuah daerah untuk dimekarkan sebagaimana termuat dalam PP No. 78 Tahun 2007.
Selain itu perhatian dan dukungan seluruh stakeholder perlu dilakukan demi tercapainya sebuah hasil yang baik. Pertimbangan dan analisa pemekaran Buton Tengah dari berbagai perspektif menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga selain efektifitas yang terjamin, juga mampu untuk menghilangkan bias-bias negative dari sebuah pemekaran seperti tidak berkembangnya daerah hasil pemekaran atau tidak tercapainya sasaran yang diharapkan.

DISKUSI OTONOMI DAERAH PEMEKARAN BUTON TENGAH yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei di gedung PGI – Makassar yang diadakan oleh HIMPUNAN PELAJAR MAHASISWA GULAMASTA (HIMA GULAMASTA) MAKASSAR telah menjadi sebuah instrument dalam memberikan dukungan terhadap pemekaran GULAMASTA (BUTON TENGAH) dan menciptakan sebuah rekomendasi kepada pihak terkait berdasarkan proyeksi dan telaah yang dilakukan.
Pemekaran Gulamasta pada kenyataannya sudah melalui proses sebagaimana mestinya. Akan tetapi terjadi sebuah riak tentang transaparasi proses yang dimaksud. Tertutupnya pemerintah kabupaten induk dalam proses pengurusan pemekaran GULAMASTA menjadi sebuah kendala yang mengakibatkan proses tersebut menjadi susah diprediksi. Sehingga muncul asumsi di masyarakat tentang proses ini yang hanya sekedar menjadi komoditas elit politik untuk kepentingan pragmatis, tentunya Pemilu 2009.
Selain proses yang menyangkut syarat administrasi, problem kajian tehnis dan fisik kewilayahan menjadi penting untuk dipertanyakan. Dalam hal ini pemerintah dinilai tidak objektif dan rasional dalam melakukannya. Adanya Tim kajian yang dibentuk pemerintah daerah induk dinilai hanya sebagai kamusflase yang dalam kenyataannya tidak pernah sedikitpun melakukan kajian.

Hal ini membawa pada sebuah kekahwatiran tentang gagal dan tidak tercapainya tujuan pemekaran dan bias negative yang berwujud konflik horizontal. Sehingga dalam kesempatan diskusi para pembicara dalam berbagai perspektif telah melakukan telaah kondisi riil dan proyeksi pemekaran Buton Tengah dalam beberapa perspektif. Juga dalam kesempatan silaturahim, muncul aspirasi tentang transparansi oleh pemerintah kabupaten induk serta pencarian upaya solutif terhadap bias negative dan konflik horizontal yang dimungkinkan terjadi.
Klimaksnya, telah tercipta suatu konsesus DUKUNGAN TERHADAP PERCEPATAN PEMEKARAN GULAMASTA (BUTON TENGAH). Serta dalam paparan para pembicara yang dihadirkan yaitu : DR. Ruslin Hadanu, M.Si-Dosen UNPATI, DR. Armin Arsyad, M.Si- Pakar Otonomi Daerah UNHAS, DR. Ir. Sombangan Baja, M.Phil-Guru Besar UNHAS Sistem Informasi Sumberdaya, dan, Drs. Lahibu Tuwu, M.Si-Kepala Bappeda Kab. Buton, telah dihasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi terhadap pihak terkait pengambil kebijakan pemekaran yaitu:

Pertama, hasil Kajian dalam aspek teknis yang meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, kemanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, Buton Tengah layak untuk mekar menjadi Kabupaten. Termasuk dalam aspek syarat fisik kewilayahan, Buton tengah telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dalam PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam penentuan lokasi calon ibukota, tentu saja mengacu pada efektifitas dan maksimalitas hasil pemekaran dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksebilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya (Pasal 12, PP 78 Tahun 2007).

Kedua, sebagaimana diungkapkan Drs. Lahibu Tuwu, M.Si, proses perjuangan dan pengurusan pemekaran Buton Tengah sedang berjalan dan sedemikian mungkin perdebatan—siapa yang berkepentingan di balik ini—dapat dihindari. Karena proses perjuangan dan pengurusan pemekaran tersebut tidak pernah lepas dari kepentingan masyarakat Buton Tengah itu sendiri.

Ketiga, karakter Wilayah Buton Tengah dengan jumlah luas wilayah daratan 954,31 km2 (95.431 ha), Wilayah perairan laut ± 7.000 km2 (700.000 ha), Laut terbuka (Bagian Dari Teluk Bone), Banyak Teluk Kecil dimana Biota Laut Melimpah, Produksi perikanan laut 41.915 ton/tahun (35% prod Kab Buton), Produksi rumput laut 14.000 ton (10% prod Kab. Buton), Garis pantai sangat panjang, Moda Transportasi laut, Budaya kemaritiman penduduk Gulamasta, sangat mendukung proses Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang baik.

Keempat, untuk mencapai maksimalnya pengelolaan dan pembangunan daerah pasca pemekaran, maka strateginya adalah bagaimana pengelolaan dan pembangunan daerah tersebut harus dilakukan dari sekarang melalui proses yang transparan dan melibatkan berbagai elemen serta tetap memperhatikan potensi dan kearifan lokal.

Apa yang diharapkan termasuk dari kegiatan ini sebagai bagian dari bentuk aspirasi dan dukungan adalah agar setiap stakeholder dapat saling bahu membahu dalam mengawal proses pemekaran Buton Tengah. Agar pemekaran itu sendiri tidak hanya bertumpu pada gairah elit local yang mendapat dukungan dari orang daerah yang berpengaruh di Jakarta dimana pemekaran itu berarti terciptanya jabatan public baru di daerah. Kemudian kedepan, hasil pemekaran tidak berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan dan hanya membebani APBN sebagaimana banyak daerah hasil pemekaran di Indonesia. Dengan belajar dari berbagai kegagalan yang muncul pada daerah hasil pemekaran, strategi yang paling penting bagi pemekaran daerah adalah mengubah paradigma pemekaran sebagai sarana keserakahan untuk memupuk kekuasaan menjadi sarana untuk meujudkan masyarakat yang berkeadilan dan berkesejahteraan.

Pluralisme Peradaban

2007-12-24T01:33:00.001+08:00

Pluralisme merupakan paham tentang keberagaman dan kemajemukan. Pluralisme adalah sebuah keintelektualan manusia yang mengantarakan pada pola pikir kearah hidup yang lebih heterogen. Seperti meanstrem terhadap perbedaan sebuah ideology, social, politik serta kebudayaan dan agama. Paham plural telah ada sejak keberadaan manusia, dimana manusia memiliki sifat dan tindakan yang beragam tersebut. Sejak Adam di turunkan dimuka bumi dengan diperkenalkan pada berbagai realitas alam sebagai tanda-tanda kehidupan. Ini menandakan bahwa pluralisme bukan lah sesuatu yang baru yang menjadikan manusia akan terbentuk dalam persaingan dan keegoan hidup. Namun pluralisme dalam konteks kekinian memiliki problem terutama dari segi penamaan dan penyikapan terhadapnya.

Pada masa Islam klasik, pluralisme di bahasakan dengan pembahasaan yang lain yaitu Wihdat Al-Adyan (keesaan wujud). Manusia diciptakan dengan beragam jenis dan bentuk serta agama yang berbeda tetapi tetap satu. Kita telah diperlihatkan dengan berbagai bentuk material baik dari segi perbedaan tempat tinggal, suku, budaya sampai pada bangsa, namun kita tetap dalam satu wadah yaitu bumi. Agama telah mengajarkan kita kepada pemahaman yang berbeda baik dari akidah (penyembahan dan pengabdian kepada Nya) maupun akhlak (pola sikap) namun tetap dalam kiblat yang sama kepada wujud yang satu. Hindu dengan penyembahanya kepada dewa, Kristen dengan trinitasnya dan islam dengan ketunggalannya penyembahanan (shadatnya) tetapi tetap satu tujuan yaitu kepada Tuhan Yang Maha Segalanya.

Peradaban adalah suatu bentuk perubahan tatanan menuju sebuah kesejahteraan hidup. Kesejahteraan merupakan sesuatu satu hal yang di iming-imingi oleh semua manusia. Baik peradaban dalam bentuk budaya, social maupun politik. Dalam pemaknaan peradaban menjadi perdebatan yang vital antara kelompok fundamentalis agama dan kaum liberalis.
Kelompok Fundamentalis meyakini bahwa wahyu adalah titik manusia menuju pencerahan peradaban. Wahyu merupakan hasil akhir dalam mencari sebuah kebenaran. Dengan demikian untuk mendapatkan sebuah konsep peradaban dalam kehidupan bemasyarakat hanyalah dengan mengembalikanya manusia pada agama sebagai aplikasi pewahyuan untuk pemaknaan terhadap alam. Agama merupakan sesuatu yang di wakyukan oleh Allah kepada manusia untuk menentukan sikap dan pola piker manusia. Islam dengan ayat-ayat yang di kitabkan dalam al-qur’an adalah menjadikan rujukan utama dalam mengolah hidup untuk mencapai sebuah peradaban. Agama dijadikan sebagai pelarian ketika manusia jauh dari sebuah peradaban. Ketika terjadi kemerosotan dan kehancuran serta kerusakan moral bangsa, maka agama menjadi jalan keluar seakan dengan pemahaman bahwa pada saat manusia telah di penuhi dengan berbagai pegentahuan keagamaan menjadikan terbentuknya sebuah peradaban.

Berbeda dengan pemahaman kelompok liberal, manusia memiliki kebebasan dalam memahami peradaban. Sebuah kebenaran terbentuk berangkat dari sebuah pengetahuan manusia. Dengan akalnya, manusia dapat menemukan sebuah pola hidupnya. Sebuah peradaban tidak akan terbentuk hanya dengan sebuah ajaran agama, tetapi bagaimana kita bisa memposisikan agama sebagai bahan untuk mengkaji sebuah realitas. Bukanlah ralitas mengkaji agama tetapi sebaliknya agama mengkaji realitas.
Kalau kita melihat perkembangan peradaban bangsa Buton sekarang ini, maka penulis lebih sepakat dengan kelompok kedua, bahwa peradaban tidak akan tercipta tanpa penyeimbangan kepahaman dalam hal ketuhanan dengan kemanusiaan dan alam. Pengaruh kebobrokan dan kehancuran tidak lagi berangkat dari satu arah. Kebobrokan tidak lagi berangkat dari sebuah kebebasan manusia dan semakin menjauhnya dari tuhanya. Tetapi sebaliknya manusia telah dikungkung dengan satu pahaman dan terikatnya manusia pada kepahaman bahwa Tuhan harus di sembah dengan secara bersama dalam bentuk yang sama. Padahal tuhan menurunkan perbedaan dan kebergaman agar kita dapat berpikir.

Sebagimana ayat yang menjelaskan bahwa “telah kuciptakan laki-laki dan perempuan,dan kujadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa li taarafu (agar kamu berpikir)” yang terjadi sekarang ini pengungkungan pola pikir manusia dengan ajaran kewahyuan. Seakan akal tidak mampu memaknai sebuah wahyu.
Rene Descartes; ”aku berpikir maka aku ada”, tidaklah jauh perbedaan manusia dengan binatang, hanyalah akalnya. “al insaanu haiwanu nautiq” (manusia adalah binatang yang berakal). Manusia dalam hidupnya dapat memanfaatkan pikirannya maka ia telah mendapatkan eksistensi kemanusiaanya, sebaliknya ketika manusia tidak mampu mengolah akalnya dalam hidupnya maka dia kal al-An’am (bagaikan binatang).
Untuk menjadikan masyarakat buton sebagai masyarakat beradab maka ia harus mempergunakan akalnya. Kobobrokan masyarakat intelektual sampai pada masyarkat awam karena di sebabkan adanya keegoan dan keserakahan. Kesenjangan sangatlah jelas terjadi di buton. Mobil Avaza, Toyota, Inova sampai Inovi harus berjalan di setapak-setapak tempat masyarkat dimana dalam keseharianya harus berbanting tulang demi mendapatkan makanan untuk sehari. Gedung menjulang tinggi disekitar rumah-rumah kumuh yang beratapkan langit dan beralaskan bumi. Tidaklah sadar wahai manusia. Tuhan tidak hanya mencoba dengan kesengsaraan tetapi kemewahan adalah sebuah cobaan yang nyata.

Ketika Masyarakat buton kembali sadar akan makna hidup yang tiada lain hanyalah sebuah fatamorgana material. Kehidupan hanyalah sebuah keniscayaan dari kemanusiaan untuk memahami keberadaanya. Peradaban akan terbentuk ketika keniscayaan itu dapat di pahami. Kemajemukan akan tejalin ketika bisa memahami diri dengan realitas sekelilingnya. Alam hanyalah pemeran pembantu untuk bisa memaknai keberadan dan eksistensi. Hanyalah kepluralan yang bisa berkomunikasi dengan keheterogenan masyarakat buton. Peradaban akan tercapai ketika masyarakat memahami sekelilingnya dengan perbedaanya. Diantaranya, sebagai masyarakat yang beragam atau masyarakat heterogen, yang dituntut adalah sejauhmana kita mengimplementasikan nilai-nilai kepedulian dalam sebuah keberagaman. Sikap-sikap kebajikan dapat dilihat dari model kekuasaan, keyakinan dan kepedulian, yang mencerminkan komitmen pada keadilan, cinta, kasih sayang, kejujuran, empati, belas kasih dan solidaritas pada sesama.(ed)

Melepaskan Belenggu Pendidikan

2007-12-24T01:32:00.001+08:00

kritik paradigma sekolah dan bersekolah

Beberapa semester mungkin telah kita lalui dan tanpa sadar kita sekarang berada pada semester yang makin tinggi. Orang bilang semakin “maju”, semakin besar pula tantangan yang akan kita hadapi. Dan persoalan yang tak henti-hentinya mengiringi kita adalah komersialisasi pendidikan yang membuat sebagian dari “pemikir-pemikir” mencari cara menyelesaikannya. Yang mengherankan sebenarnya adalah mengapa terkadang kita tidak pernah peduli dengan hal-hal itu. Sebagian dari kita cenderung hanya memikirkan tentang bagaimana cara untuk tampil menarik di depan orang daripada harus memikirkan masalah menyangkut eksistensi mereka sebagai seorang agen moral ataupun agen pembaharu dan agen-agen lainnya.

Kita tidak pernah sadar akan keberadaan diri kita sebagai seorang anak manusia yang memiliki tanggung jawab besar terhadap diri kita, keluarga, masyarakat dan yang lebih penting adalah tanggung jawab terhadap Sang Pencipta. Siapa Aku?, Darimana Aku datang?, Kemana aku akan pergi?, Kepada siapa aku akan percaya?, --pertanyaan-pertanyaan yang sekilas tampak lucu dan mudah-- ternyata merupakan pertanyaan-pertanyaan yang terkadang membuat orang menjadi “gila” dalam mencari jawabannya.
Salah satu yang menjadi tujuan dari hidup kita sebenarnya adalah ketika kita mampu menjawab semua pertanyaan itu, pertanyaan yang intinya adalah bagaimana kita mendewasakan/memanusiakan diri kita dan bukan membinatangkan diri kita. Hal ini mungkin seperti apa yang menjadi tujuan daripada pendidikan yaitu memanusiakan manusia.

Pertanyaannya adalah apakah sistem pendidikan kita selama ini telah mewujudkan tujuan tersebut?, jawabannya adalah tidak sama sekali. Sekolah dan Perguruan Tinggi (saking tingginya tidak mampu dijangkau masyarakat rendahan) ternyata hanya mampu mencetak manusia-manusia yang tidak pernah menyadari eksistensinya sebagai seorang manusia malah sebaliknya terjadi dehumanisasi. Sekolah dan Perguruan Tinggi ternyata hanya mampu mencetak manusia-manusia tua, bukan manusia-manusia dewasa. Sangat jauh sekali dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan kita pada dasarnya tidak memiliki tujuan yang jelas. Ditambah lagi dengan pola pemikiran dan pemahaman yang telah menjerat peserta didik yaitu Amtoneserisme (paham mengenai tujuan pendidikan adalah untuk menjadi pegawai atau bekerja). Tidak heran ketika kita melihat bangsa kita selalu jadi bangsa pekerja (dengan TKI-TKI-nya) dan bukan yang mempekerjakan.

Apa yang menjadi tujuan kita harus sekolah/kuliah? Sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab bahwa tujuan sekolah/kuliah adalah untuk dapat bekerja. Lalu apa bedanya dengan tukang becak, tanpa sekolah sekalipun mereka dapat bekerja. Atau mungkin yang menjadi tujuan kita sekolah adalah untuk mencari ilmu? Kalau memang tujuan kita sekolah/kuliah adalah untuk mencari ilmu, mengapa kita harus membuang-buang waktu/uang yang banyak untuk mencari ilmu di sekolah. Bukankah tanpa harus sekolah kita bisa mencari dan mendapatkan ilmu apapun, tak terkecuali ilmu Hitam?

Mengapa kita tidak mencoba untuk keluar dari sistem pendidikan yang menindas dan membunuh kreatifitas kita ini. Dan belajar di Sekolah Besar’ Kehidupan’ agar kita bisa menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tidak arogan, tidak menang sendiri, tidak mendahulukan kepentingan golongan, tidak selalu mengekor ataupun tidak selalu bangga serta terlena dengan sejarah masa lalu sementara kita sekarang (sadar atau tidak sadar) berada dalam kebodohan dan kedunguan.

Menari Dengan Topeng Agama

2007-12-24T01:29:00.000+08:00

Oleh: Sofyan Saliwu

Dunia kontemperorer nyaris tidak bisa lagi dipisahkan dengan nilai-niali dan kehidupan industrial yang kapitalistik. Setiap langkah, tindakan dan kegiatan orang dan kelompok cenderung bersifat profit oriented. Kegiatan agama pun sengaja atau tidak sengaja juga berada dalam bingkai semacam itu.

Fenomena disekitar kita memperlihatkan banyaknya ritual keagamaan mulai istighatsah hingga dzikir akbar bersama yang mengarah kuat dikemas dengan pola-pola yang sarat dengan ukuran layak jual tidaknya acara tersebut bagi masyarakat luas. lihat saja, masyarakat lebih mengidolakan agamawan yang bergaya “selebriti” yang menarik dipanggung pertunjukan ketimbang tokoh yang benar-benar menguasai agama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

Media massa terutama elektronik tidak menyia-nyiakan peluang ini. Dari saat ke saat, televisi menayangkan momen-momen keagamaan semacam itu melalui siaran langsung maupun tunda. Dengan pola ini, keuntungan materi mengalir bukan hanya ke kantong agamawan selebriti, tetapi juga kemedia massa elektronik. Masyarakat juga menikmati entertainment religion ini sama seperti mereka menikmati tayangan yang bersifat hiburan lainnya.

Agama Ekshibisionistik

Fenomena itu menyuguhkan kehadiran model keberagamaan yang kendati tidak sama sekali baru, tetapi memilki perbedaan dengan pola-pola sebelumnya. Model keberagamaan ini sering (meskipun tentunya tidak sekali) berimbas pada terjadinya upaya mendulang “emas” dengan mengatasnamakan agama. Pada satu pihak, para Da’I yang lebih menyerupai kaum selebritis entah karena alasan manajemen atau lainnya sering mematok harga cukup mahal untuk bisa hadir disuatu tempat atau tampil didepan kamera.

Dipihak lain, stasuin televisi yang menayangkan ritual tersebut mengalkulasi secara akurat untung rugi peliputan tersebut. Sebagai bagian dari gurita dunia industri yang umumnya berkiblat ke dunia barat yang kapitalistik, stasiun tersebut tentu tidak akan gampang meliputnya apalagi secara live jika hanya mengeruk keuntungan tipis. Industrial agama ini kian lengkap melalui hadirnya event organizer dan sejenisnya yang akan mengatur ritual tersebut menjadi menarik dan layak ditonton.

Sebagai dampak atau bagian dari dunia industri, ritual keagamaan ekshibisionistik sangat tergantung pada kehadiran massa dan penonton yang banyak. Cara menarik orang lalu dikemas sedemikian rupa, misalnya melalui ikalan dengan ungkapan-ungkapan cukup membuai. Orang dan penontonpun datang dengan latar belakang beragam dan bisa belum saling mengenal satu dengan yang lain, serta dengan tujuan yang berbeda. Ada dengan niat datang untuk mencari tuhan (bisa bertemu atau tidak, itu persoalan nanti), ada yang sekedar ingin lari dari kepengapan kehidupan, dan ada juga yang ingin menyambang hidup dengan berjualan disekitar arena “pertunjukan”.

Minimalis

Hadirnya ritual keagamaan tersebut tentu tidak terkait dengan masalah boleh atau tidak boleh, apalagi halal atau haram. Persoalannya lebih merujuk pada ada tidaknya nilai-nilai spritualitas substantive yang terinternalisasi dan kemudian tereksternalisasi kepada “umat” yang melakukan upacara tersebut.

Melihat nuansa entertainment yang begitu kental dan keragaman yang hadir, dimana mereka tidak jarang membawa serta anak-anak mereka yang dibawa umur, sulit dipercaya ritual ekshibisionistik dapat memperkaya spritualitas mereka, apalagi jika dilihat suasan seusai ritual. Koran-koran bekas tempat duduk dibiarkan bertebaran disana sini, dan plastic bekas minuman berserakan. Selesai acara, mereka kembali kekehidupan mereka tanpa abai lagi dengan orang-orang sekitar, dan yang membawa mobil mewah tetap menunjukan keangkuhan mereka. Selebihnya, korupsi tetap marak, dan kebejatan yang lain tetap merajalela.

Ritual memang bukan lagi tata cara yang mengatur suatu praktik (ibadah), tetapi merupakan bagian dari praktik yang terdapat pada semua agama dan diluar agama, yang melibatkan simbol-simbol ekspresif yang intrinsic dengan perasaan diri dan cara hidup suatu komunitas.

Dalam konteks ritual keberagamaan ekshibisionis yang menggejala kuat pada diri sebagian bangsa saat ini, hal itu merupakan penanda bahwa mereka (atau jangan-jangan bangsa ini secara keseluruhan) masih berada pada tataran kehidupan yang lebih mengedepankan simbol dan hal-hal yang bersifat permukaan, dan belum mampu menyentuh hakikat dan tujuan kehidupan yang sebenarnya. œ

Agama Dan Moralitas Politik

2007-12-24T01:23:00.000+08:00

Oleh: Zainal Abidin

Ada ungkapan menggelitik yang dilontarkan oleh maestro sastra Indonesia –Pramoedya Ananta Toer- berkenaan dengan perilaku keagamaan orang Indonesia. Ia mengatakan, banyak ‘pandir-pandir beragama’ dalam masyarakat Indonesia. ‘Pandir’ sinonim dengan kata dungu atau bodoh. Kita boleh tidak setuju dengan apa yang dikatakan Pramoedya, namun apa yang dikatakannya bukannya tidak berdasar. Setidaknya demikianlah realitas yang ada.

Memang kalau diamati secara seksama, fakta membenarkan apa yang dinyatakan Pram di atas. Agama belum menjadi etos dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kita beragama hanya pada tataran simbol-simbol, tampilan luar atau atribut semata. Kita menilai kesalehan sejauh mana seseorang rajin menjalankan ibadah ritual seperti sembahyang, berpuasa, atau naik haji. Kesadaran agama hanya dilihat dengan banyaknya atau sejauh mana megahnya mesjid yang dibangun, maraknya majelis taklim dan yang paling naïf, komitmen ketaatan diukur dengan sejauhmana pemakaian simbol semacam jilbab diterapkan, atau berpakaian kearab-araban yang diklaim sebagai cara berpakaian islami atau berjenggot. Padahal Islam tidak ada hubungannya dengan pakaian atau jenggot. Bentuk ketaatan seperti ini hanyalah manifestasi dari apa yang dikatakan oleh intelektual Iran -Abdul Karim Soroush- sebagai kebenaran kecil, yang sebenarnya tidak lepas dari pengaruh kontkes budaya dimana Islam dilahirkan.

Yang dilupakan, sebagai umat beragama atau umat Islam, yang dituntut adalah sejauhmana kita mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan yang bersumber dari ajaran etis agama. Sikap-sikap bijak dapat dilihat dari model beragama yang mencerminkan komitmen pada keadilan, cinta, kasih sayang, kejujuran, empati, welas asih, dan solidaritas pada sesama. Nilai-nilai inilah yang menurut terminologi Abdul Karim Soroush disebut sebagai kebenaran besar. Nilai-nilai yang menjadi inti atau pesan dasar Islam dan semua ajaran agama. Inilah yang disebut dengan prinsip-prinsip universal yang melampaui ruang dan waktu. Karena umat banyak mengabaikan nilai-nilai dasar dan universal ini, maka bangsa ini terjebak dalam lingkaran setan krisis yang entah kapan berakhirnya.

Seseorang dianggap menjalankan agama secara otentik jika ia mampu menyeimbangkan antara praktek etika dan pengamalan ritual. Praktek etika terkait dengan hubungan-hubungan sosial. Idealnya, praktek etika mengandaikan komitmen dan kesalehan sosial. Bahkan kalau kita menyelam ke akar-akar tradisi keagamaan kita yang otentik, Islam sangat menekankan nilai-nilai kebenaran dasar ini sebagai pijakan untuk membangun relasi dan pola interaksi dengan sesama. Akhlak mulia sebenarnya lebih berbicara pada tataran sosial dan pola perilaku dengan sesama. Pada individu pribadi, akhlak mulia membuahkan kejujuran, sedangkan dalam wilayah sosial dan publik, akhlak mulia akan mengarahkan seseorang untuk komitmen dengan keadilan. Dengan demikian akhlak mulia meniscayakan komitmen dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Lalu, adakah komitmen kita terhadap nilai-nilai utama tersebut? Sudahkah kita mewujudkan nilai-nilai keadilan, cinta, kasih sayang, empati, welas asih, kepedulian, dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan ini sangat relevan jika kita menilik situasi kini. Hanya karena sahwat ekonomi dan politik, kita tidak segan-segan tertawa di atas penderitaan orang lain. Kita tidak mau menerima perbedaan. Kita begitu mudahnya mau membenarkan segala cara untuk mengamankan kepentingan pribadi dengan merugikan orang lain. Tanpa risih sedikitpun kita mengambil hak orang lain secara tidak sah.

Kita dengan telanjang mempertotonkan watak yang sangat rendah. Demi kepentingan pribadi, dengan menggunakan momen suksesi kepemimpinan baik nasional maupun daerah, kita tidak segan-segan melakukan kecurangan, kekerasan, politik yang culas, ancaman serta cara-cara kotor. Mata menjadi gelap dan sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Tidak peduli orang lain jatuh atau menderita. Rasa empati dan kepedulian sudah tergerus nyaris tak berbekas ketika kita dengan darah dingin menjegal pihak lain meskipun teman sendiri. Cara-cara tidak elegan ini hanya mencabik-cabik hubungan silaturrahmi dan memporak-porandakan kohesi masyarakat yang telah dibangun. Sangat menyedihkan, orang-orang yang nampak saleh, hanya membiarkan bahkan menganggapnya sebagai hal biasa.

Sebuah ironi, sikap politik yang tidak dewasa dan cara-cara primitif dipertotonkan oleh orang-orang –yang dalam kaca mata konvensional kita- taat menjalankan ibadah agama. Mungkin disinilah apa yang dikatakan oleh Pramoedya di awal tulisan ini menemukan pembenarannya, betapa banyak “pandir-pandir beragama” di negeri ini. Kita hanya cukup merasa beragama ketika kita rajin shalat atau rajin ke mesjid. Sebentuk ketaatan beragama egoistis yang mengantarkan kita pada kesadaran palsu. Agama disini, seperti kata Lenin, tidak ada bedanya dengan candu karena hanya menjadi tempat pelarian untuk menutupi kekotoran dan kelemahan yang kita lakukan. Agama hanya dijalankan sebatas simbol dan ritual atau hanya menjadi atribut belaka. Umat kebanyakan berislam hanya pada tataran kulit-kulitnya saja.

Apakah kita harus diingatkan terus-menerus apa yang disebut dengan akhlak mulia. Nabi berungkali menegaskan bahwasanya tujuan dari misi kenabiannya adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia dengan pesan dasar menegakkan keadilan dan kepedulian pada orang-orang menderita. Kebenaran kecil tidak apa-apa dikesampingkan demi tegaknya kebenaran besar. Marilah kita kembali ke kesadaran semangat religio etik. Akhirnya, mudah-mudahan kita tidak termasuk apa yang dikatakan Pramoedya Ananta Toer “pandir-pandir beragama”. Atau sebenarnya kita memahami, tetapi karena tendensi eknomi politik sempit, kita masa bodoh. Maka jika demikian, kita mengingkari nurani kita. Wallahu ‘alam. œ

Agama, Budaya dan Zaman

2007-12-24T01:22:00.001+08:00

Kita adalah manusia beragama, dan agama itu datang dengan seperangkat aturan/norma yang katanya menyangkut seluru aspek kehidupan. Saat aturan atau dalam bahasa para “malaikat” adalah Syari’at, berhadapan dengan sebuah komunitas yang sebelumnya telah memiliki aturan-aturan hidup tersendiri, maka hanya ada dua pilihan yaitu: pertama, merubah/mengganti seluruh aturan/norma hidup sebelumnya dengan aturan agama itu. Kedua, adalah tidak atau menolak penetrasi aturan/norma agama yang kata para “malaikat” adalah ideal. Lepas dari itu semua, realitas aturan/norma berkehidupan kita sekarang adalah hasil dari transformasi agama dalam penetrasinya terhadap aturan/norma kehidupan terdahulu. Saya kemudian menyebut aturan/norma kehidupan sebelumnya itu “budaya”.

Penetrasi agama terhadap budaya menghasilkan suatu aturan hidup yang paling tidak, bisa diterima suatu komunitas. Persoalannya kemudian apakah unifikasi antara budaya dan agama itu mampu menjawab setiap persoalan yang dihadapi komunitas tertentu itu?, atau apakah hal itu akan selalu relevan dengan zaman?
Perkembangan hidup manusia meniscayakan perbedaan setiap problem kehidupan dari waktu ke waktu. Apakah tantangan ataupun masalahnya semakin berat atau semakin ringan, terdapat suatu bentuk masalah yang berbeda yang membutuhkan penyelesaian yang berbeda pula.

Harus diakui, bahwa aturan/norma kita sekarang sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Betapa perkembangan nalar manusia mengakibatkan kesadaran akan ketidakrelevanan zaman atas aturan/norma hidup yang telah ada sebelumnya.
Masalah ketidakrelevanan ini kini nyata menjadi perbincangan para tokoh-tokoh agama dan budaya. Dalam hal ini, setiap orang bebas membuat aturan-aturan baru kehidupan selama aturan/norma itu tidak terlalu menyimpang dari aturan/norma sebelumnya. Artinya bahwa rumusan aturan/norma; etika, moral, itu berangkat dari hakikat atau nilai yang satu dan sama dari aturan-aturan sebelumnya. Karena memamang, ketidakrelevanan norma/aturan hidup sekarang adalah bukan pada nilai atau hakikat aturan itu.

Jadi, tidak ada alasan terhadap pelarangan dan pengekangan terhadap sikap, etika, moral individu atas individu lain, apalagi sampai pada pengancaman. Agama dan budaya tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi dan mengekang kebebasan seseorang.

Cermin Pendidikan Kita

2007-12-24T01:17:00.000+08:00

Oleh: Firman Muhammad

Pendidikan yang seharusnya menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia kini akan semakin sulit untuk dinikmati oleh golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah karena begitu tingginya tuntutan biaya pendidikan yang harus dipenuhi. Munculnya ide Badan Hukum Pendidikan (BHP) lewat UU No.20 Tahun 2003 pasal 53 yang ditawarkan pemerintah sebagai solusi guna peningkatan kualitas pendidikan dinegeri ini akan semakin mengubur impian mereka (orang miskin) untuk bersekolah di lembaga-lembaga/institusi-institusi berkualitas.

Peningkatan kualitas yang harus ditunjang dengan adanya peningkatan biaya pendidikan tentunya akan menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Karena sebagaimana diketahui bahwa 87% dari masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Perbaikan mutu pendidikan memang perlu dilakukan guna menciptakan sumber daya manusia yang terampil, handal dan berkualitas. Akan tetapi perbaikan tersebut tidak harus mengorbankan masyarakat kurang mampu dengan meningkatkan biaya pendidikan. Sudah semestinya pemerintah juga harus memikirkan kondisi dan tidak mengesampingkan golongan kurang mampu, sebab mereka juga bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana kebijakkan negara. Dengan munculnya kebijakkan BHP/meningkatnya biaya pendidikan tentu semakin membuat sebagian masyarakat kecil tidak dapat merasakan manisnya pendidikan.

Penetapan sebuah kebijakkan mestinya harus dilihat dari berbagai sudut pandang, apakah kebijakan tersebut mampu menimbulkan faedah atau hanya menimbulkan banyak mudharat. Jangan sampai kebijakkan-kebijakkan yang dilahirkan hanya atas dasar kepentingan golongan atau oknum-oknum tertentu untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Perlu diingat bahwa nasib bangsa ini sangat ditentukan bagaimana generasi muda mampu berkreatifitas dan bagaimana pendidikan sebagai media pembelajaran dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat.

Kebebasan bagi setiap masyarakat untuk berkreatifitas telah tertuang dalam pasal 28 ayat 1 UUD 1945 yang telah diamandemen. Disitu dinyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas kehidupan dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat pun telah dikemukakan bahwa “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dari statement ini sangat jelas dikemukakan bahwa pendidikan merupakan hak bagi siapa saja.

Menurut Amartya Sein bahwa kemiskinan terjadi bukan karena mereka (orang miskin) tidak memiliki barang melainkan ruang kapabilitas yang kecil. Kapabilitas yang dimaksud adalah bagaimana upaya dan kebebasan untuk memperoleh hidup yang layak dapat berlaku bagi semua orang. dikarenakan mereka tidak bisa melakukan sesuatu.

Dengan mengekang kebebasan mereka (orang miskin) berkreatifitas dan mengembangkan diri, tentunya bangsa ini hanya akan semakin menciptakan dan menyuburkan kemiskinan, kebodohan yang nantinya juga akan berimplikasi pada semakin tertinggalnya bangsa ini dibandingkan bangsa-bangsa yang lain.

Apabila pemerintah memang beritikad baik untuk menjadikan negeri ini lebih maju dan berkembang maka pemerataan kualitas pendidikan harus dilakukan di seluruh pelosok negeri. Setelah itu, barulah perbaikan mutu dapat dilakukan. Jika perbaikan mutu memang akan dilakukan. Pertanyaannya kemudian apakah pendidikan di negeri ini telah cukup merata…? Jangan sampai peningkatan kualitas dan kecerdasan hanya berlaku bagi mereka-mereka yang kebetulan terlahir dari keluarga mampu (kaya). Lantas bagaimana dengan masyarakat kecil (kurang mampu)…???? Tidakkah cukup pantaskah mereka mengenyam pendidikan seperti yang lain….???!!

Kelahiran-kelahiran kebijakkan haruslah berlandaskan pada norma-norma kesetaraan dan keadilan karena bangsa ini merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan seperti yang tercantum pada Pancasila sila ke-5 “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Andaikata peningkatan biaya pendidikan menjadi suatu keharusan yang tak terelakkan lagi nantinya, maka harus ada jaminan atas peningkatan kualitas/mutu pendidikan di negeri ini. Di samping itu pemerintah pun harus tetap selalu memperhatikan kondisi masyarakat kecil dengan lebih meningkatkan pemberian bantuan bagi siswa ataupun mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.

Pengawasan alokasi dana bantuan itu sendiripun harus lebih diperhatikan jangan sampai adanya penyalahgunaan dana atau pemberian kepada mereka yang tidak berhak menerimanya. Perbaikan dan pengadaan fasilitas-fasilitas pembelajaran pun harus lebih ditingkatkan, perbaikan kualitas dari pengajar harus lebih ditekankan karena keberhasilan dari siswa/mahasiswa selain bergantung dari siswa/mahasiswa juga bergantung dari bagaimana pengajar mampu mentransfer ilmu yang dimilikinya ke siswa / mahasiswanya serta keprofesionalisme-an dalam menjalankan tugas harus lebih dijunjung tinggi, perbaikan kurikulum pendidikan, penciptaan nuansa pembelajaran yang kondusif dan kompetitif dalam setiap pembelajaran dapat juga menjadi metode pendidikan yang berkualitas karena dengan begitu semangat akan senantiasa ada.

Dan yang tak kalah pentingnya dari semua itu adalah bagaimana pemerintah lebih mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke sektor pendidikan. Seperti apa yang telah dilakukan oleh negara-negara tetangga kita : Malaysia yang menganggarkan sekitar 40-50% atau negara Jepang yang mencapai hingga 60%. System pendidikan dinegara ini perlu lebih banyak bercermin agar nantinya tidak disebut latah dalam penetapan setiap kebijakan-kebijakannya. Œ

Robohnya Kesalehan Sosial

2007-12-24T01:12:00.000+08:00

Oleh: Sofyan Saliwu

Suatu metafora kesalehan, yang diratapi bukan bangunan fisik tatapi “suatu kesucian yang bakal roboh.“ Kesalehan yang dimaksud bukan kesalehan individual yang ditandai dengan kesalehan ritual agama melainkan kesalehan social.

Alkisah, Tuhan diakhirat sedang memeriksa antrean yang panjang orang-orang yang sudah meninggal. Giliran Saleh diperiksa. Ia tersenyum merasa yakin masuk surga. Ketika ditanya apa saja yang dilakukannya selama hidup, ia menjawab dengan lancar. Menyembah Tuhan dan menyebut Nama-Nya, membaca kitab suci, memiliki pengetahuan iman, menjalankan rukun agama, tidak berbuat dosa.

Ketika ditanya lagi apa saja yang dilakukannya selain itu, Saleh merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun tak ada lagi yang bisa dikatakannya. Mengherankan lagi, ketika orang yang lain yang lebih saleh dari dirinya ternyata bernasib sama.

Tak pelak terjadi kasak-kusuk diantara orang-orang yang dinerakakan itu. Mereka tidak puas dengan vonis itu. Standar penghakiman Tuhan dianggap tidak jelas. Lalu, mereka memberanikan diri menghadap Tuhan untuk minta penjelasan.

“Dimana kalian tinggal?” Tuhan bertanya

“Di Indonesia”

“negeri yang tanahnya subur, sampai tanaman tumbuh tanpa ditanam? Negeri yang tambangnya kaya raya itu ?”

‘Benar, Tuhan…”

“Tetapi penduduknya banyak melarat ? Negeri yang selalu kacau karena kalian suka berkelahi, sementara kekayaan alam kalian dikeruk orang lain?”

“Benar, Tuhan, kami tidak peduli dengan kekayaan alam kami. Yang penting, kami menyembah dan memuji-Mu.”

“Engkau rela tetap melarat? Juga anak cucumum ikut melarat?

“Tidak apa-apa, Tuhan, asal mereka taat beragama.“

“Meski ajaran agama itu tidak masuk dihati ?”

“Masuk dihati, Tuhan.”

“kalau masuk dihati, mengapa kalian membiarkan diri tetap melarat sehingga anak cucu kalian teraniaya, kekayaan alam diambil orang lain untuk anak cucu mereka? Mengapa kalian lebih suka saling menipu dan memeras? Aku beri kalian negeri yang kaya, namun kalian malas dan tidak suka bekerja keras. Kalian lebih suka beribadah. Kalian kira Aku mabuk pujian atau suka disembah?

Semua terdiam dan tahulah mereka kini apa yang diridhoi Allah.

Masih penasaran, Saleh bertanya, “Apakah salah menyembah-Mu, tuhan ?”

“Tidak salah.tetapi kesalahan terbesar adalah terlalu mementingkan diri. Kau taat sembahyang karena takut masuk neraka. Kau melupakan kehidupan anak istrimu dan kaummu sehingga mereka tetap melarat.

Reifikasi Kesalehan

Manivestasi keimanan sering terkungkung visi tempat ibadah. Potensi ekonomi umat di investasikan untuk bangunan yang tersusun dari batu-batu mati, bukan batu-batu hidup, yakni umat yang saleh. Maka, salah satu obsesi kesalehan umat di negeri yang bersila ketuhanan ini adalah membangun tempat ibadah, kalau perlu, megah. Demi kemuliaan Tuhan, katanya. Hidup saleh seolah-olah harus berbiaya tinggi. Bulan februari lalu, wakil presiden jusuf kalla meresmikan enam proyek milik pemerintah Kalimantan Timur. Dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 2007 yang berjumlah Rp 4,258 triliun, tiga proyek bendungan pengendali banjir bernilai Rp 86,916 miliar. Namun, sebuah pusat kegiatan keagamaan dibangun dengan biaya Rp 550 miliar, hamper 13 % dari anggaran pendapatan belanja daerah.

Komentar serius Wakil Presiden saat itu, paling yang hadir sembahyang pagi 30 orang, tapi bangunannya setengah triliun. “Dana sebesar itu seyogyanya bisa dimanfaatkan langsung untuk kesejahteraan rakyat. Untuk memperbaiki gedung sekolah yang roboh, untuk membangun sekolah kejuruan, membangun rumah sakit, memberikan pembekalan kepada para santri dengan keterampilan hidup mandiri atau memulai usaha kecil.

Indonesia tergolong peringkat atas sebagai Negara terkorup di Asia, namun tak tampak korelasi antara peningkatan kesalehan dan berkurangnya korupsi. Energi umat sering dihamburkan untuk membela agama dan reifikasi kesalehan. Jika energi itu disalurkan untuk memerangi korupsi, kemiskinan dan kebodohan, niscaya peringkat Indonesia dimata dunia akan jauh lebih baik.

Reorientasi Kesalehan

Mengapa modal social yang begitu besar tidak mendorong kemajuan dan peradaban bangsa? Jawabannya adalah ketiadaan visi kesalehan social. Kesalehan terhenti pada tataran individual dan berfungsi sebatas penentu identitas kerlompak. Kesalehan hanya berorientasi dunia akhirat dan ketenangan batin. Kesalehan seperti itu sudah dijinakkan dan tidak berbahaya bagi status quo.

Perlu transformasi sebagian energi kesalehan manjadi amunisi kritik social. Itulah agama profetis. Agama yang berpihak pada yang lemah dan tertindas. Agama yang membuat pejabat korup merasa tidak nyaman. Kesalehan social memupuk daya kritis dan daya juang umat. Rakyat akan geram melihat korupsi, dari pada berkolaborasi dengan penguasa, pemuka agama menjaga jarak agar masih bisa menegur penguasa ketika saleh.

Meskinya kebangkitan agama-agama di tanah air diikuti orientasi kesalehan yang baru. Agama transformative dan yang membebaskan. Itu sebuah modal social yang besar untuk bangkit dari keterpurukan. Jangan sampai kesalehan yang berkembang malah melemahkan motivasi umat untuk mengupayakan kesejahteraan di dunia. Lari dari dunia nyata membuat agama bagai candu masyarakat.

Orientasi baru kesalehan akan ikut memberi solusi bagi problem social sebab kesalehan itu membangun etos kerja. Kita akan menjadi bangsa yang dihormati dan didengar suaranya, jika produktivitas bangsa meningkat dan perekonomian kuat. Kehormatan bangsa dibangun diatas kesalehan social. œ

Fenomena Fundamentalisme di Kalangan Mahasiswa

2007-12-24T01:03:00.000+08:00

Oleh: Zainal Abidin

Pendahuluan

Hingga saat ini fundamentalisme masih menjadi perbicangan hangat di berbagai kalangan. Istilah ini sebenarnya bukan barang baru dalam diskursus keagamaan dan politik global. Istilah fundamentalisme pertama kali muncul di kalangan penganut Kristen (Protestan) di Amerika Serikat sekitar tahun 1910-an. Namun secara faktual, sebagai kenyataan global, fundamentalisme muncul pada semua keyakinan sebagai respon atas masalah-masalah yang dimunculkan modernisme.

Tak terkecuali Islam, paham ini telah berkembang luas di berbagai agama: Judaisme, Kristen, Hindu, Sikh, dan bahkan Konfusianisme. Gerakan fundamentalisme sebenarnya tidak muncul begitu saja sebagai reaksi spontan terhadap modernisme yang dinilai telah keluar terlalu jauh, akan tetapi lahir seiring dengan ditempuhnya cara ekstrim ketika jalan moderat dianggap tidak membantu.

Di kalangan Islam muncul beberapa gerakan yang berwatak fundamentalis. Paham ini juga banyak ditemukan dalam gerakan-gerakan kaum muda terpelajar dan mahasiswa Islam. Gerakan fundamentalisme di kalangan mahasiswa direpresentasikan dengan munculnya organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan gerakan-gerakan lainnya yang mengusung formalisme keagamaan. Gerakan-gerakan ini memiliki daya resonansi dan popularitas yang cukup mengagumkan. Karena kuatnya ruh Islam yang diusung, gerakan-gerakan ini memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi kalangan mahasiswa di kampus-kampus besar. Karena itu penting untuk mengetahui gerakan-gerakan ini. Selain KAMMI, masih ada lagi gerakan mahasiswa fundamentalis lainnya, diantaranya gerakan Hizbut At-Tahrir yang sekarang mengkristal dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan), dan gerakan Salafy.

Tulisan ini mencoba mengeksplorasi munculnya gerakan-gerakan fundamentalis di kampus dengan lebih banyak menekankan pembahasan pada gejala fundamentalisme sebagai gerakan ideologi politik dalam hubungannya dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam negeri dan luar negeri. Namun, agar tidak terkesan menafikan bahwa gejala fundamentalisme lahir sebagai respon terhadap modernisme seperti dikemukakan di awal tulisan ini, penulis juga akan memaparkan pengaruh modernisme terhadap kehidupan kampus, dan bagaimana pergulatan teologis gerakan-gerakan mahasiswa Islam dalam menyikapinya. Untuk itu pembahasan akan dimulai dengan melihat sepintas bagaimana respon gerakan-gerakan mahasiswa Islam bernuansa fundamentalis terhadap arus modernisme dalam kaitannya dengan identitas keislaman mereka. Pembahasan selanjutnya akan mengulas kebangkitan fundamentalisme Islam sebagai fenomena global dalam kaitannya dengan ekonomi politik domestik dan global, dari sini penulis berupaya mengurai benang merah antara situasi politik domestik dan global dan munculnya gerakan-gerakan fundamentalisme di kalangan mahasiswa Islam. Tulisan ini akan ditutup dengan catatan kritis atas fenomena fundamentalisme yang menguat di kalangan mahasiswa belakangan ini.

Modernisme dan Identitas Keislaman Mahasiswa

Kebangkitan Fundamentalisme agama yang bersifat global dan dramatis mengagetkan banyak kalangan. Ada semacam pandangan, bahwa revitalisasi agama dianggap mustahil, karena nasib agama dalam dunia modern diperkirakan akan cenderung ke arah sekularisasi atau privatisasi. Menurut mitos modernisasi, masa depan agama menawarkan sejumlah pilihan, namun kebangkitannya tidaklah sebagai kekuatan politik dan identitas sosial.

Para ilmuwan sosial menggunakan beberapa cara untuk menjelaskan fenomena ini. Ernest Gellner, misalnya, menolak ekspektasi mereka terhadap modernisasi dan sekularisasi yang telah gagal menjelaskan meluasnya gerakan fundamentalisme agama belakangan ini. Ia melihat kebangkitan agama di negara-negara berkembang sebagai proses modernisasi yang sedang berlangsung. Namun pendekatan Gellner ini tidak mampu menjelaskan semangat “puritanisme” dalam gerakan-gerakan fundamentalis.

Penjelasan berbeda dikemukakan oleh Talcott Parsons. Ia mengatakan bahwa masyarakat modern tidak otomatis menjadi sekuler, tetapi malah semakin menyerap nilai-nilai agama. Kendati bentuk-bentuk keagamaannya mungkin tidak tampak, tapi moralitas keagamaan secara mendasar membentuk masyarakat. Lebih jauh, Oliver Roy menyimpulkan bahwa fundamentalisme bukan sekedar reaksi terhadap modernisasi, melainkan produk dari modernisasi.

Modernisasi dengan anak kandungnya, sekularisme, bagi sementara kalangan Muslim merupakan salah satu bentuk ‘imperialisme kultural”. Kalangan muslim ini melihat modernisasi dan modernisme yang muncul di banyak kawasan dunia Muslim sejak akhir abad ke-18 melalui ekspansi militer dan penetrasi budaya Eropa merupakan proyek Barat yang tidak hanya untuk memaksakan peradaban mereka terhadap Dunia Muslim, tetapi bahkan lebih jauh lagi untuk menyingkirkan pengaruh Islam dari berbagai aspek kehidupan, karena modernisasi hanya akan menghasilkan sekularisasi dan sekularisme. Kehidupan modern yang sekuler dianggap sebagai biang kerusakan moral umat Islam. Perjudian, pelacuran, obat-obatan dan minuman keras serta pergaulan muda-mudi yang permisif adalah produk kehidupan modern yang tak lain adalah hasil pengaruh Barat.

Dalam konteks ini gerakan fundamentalis saat ini dapat dibaca sebagai pencarian identitas, otentisitas, dan komunitas sebagai respon terhadap hiruk-pikuk modernisasi dan globalisasi. Globalisasi mendatangkan kecemasan di antara kaum Muslim, bahkan juga kaum non-Muslim. Selama beberapa dekade terakhir, perubahan-perubahan politik, kultural, dan teknologi yang berasal dari Barat dalam skala luas telah menggoncangkan kehidupan masyarakat-masyarakat tradisional. Mereka merasakan perubahan yang sangat besar dalam rentang yang sangat luas dan menciptakan kebingungan dan keputusasaan. Fundamentalisme Islam muncul sebagai upaya resistensi terhadap pengaruh budaya global yang mengusung westernisasi.

Modernisasi sebagaimana disinyalir Hasan Hanafi, mampu menyuguhkan sejuta opsi dalam satu hal kecil yang sangat terbatas sekalipun. Di sana tersedia sejumlah standar dan ukuran-ukuran. Siapa pun bebas menggunakan ukuran dan standar tersebut, bahkan juga berganti-ganti dari satu standar ke standar yang lain. Kebebasan menggunakan standar inilah yang kemudian meruntuhkan segala bangunan pranata sosial-keagamaan yang sudah mapan.

Dalam kehidupan kampus, arus modernisasi yang berjalan kuat dan pesat, membuat dinamika kemahasiswaan berjalan sangat dinamis dengan tingkat kebebasan berpikir yang sangat tinggi. Melalui disiplin keilmuan yang diterimanya serta jaringan pergaulan dan informasi yang mampu diaksesnya, menjadikan mahasiswa hidup dalam dunia kebebasan yang sangat lebar. Modernisasi telah benar-benar menggeser dan meruntuhkan segala pranata yang sudah mapan, termasuk pranata moral keagamaan dan sosial. Akibatnya, gaya hidup permisif melanda kehidupan kampus. Generasi muda kampus banyak yang melakukan seks bebas, obat-obatan terlarang, dan larut dalam tuntutan-tuntutan gaya hidup modern lainnya. Padahal, tidak sedikit dari mereka yang berlatarbelakang masyarakat desa dengan kultur yang sangat bertolak belakang. Gejala ini menurut Alfin Tofler disebut cultural shock, sebuah keterkejutan budaya yang tanpa disadari menyeretnya ke dalam arus kebudayaan baru yang tidak dikenal sebelumnya.

Modernisasi benar-benar telah menjadi satu persoalan tersendiri dalam kultur masyarakat praindustri, seperti Indonesia. Didalamnya terjadi aneka kontradiksi yang berjalan dalam satu irama perubahan pada dimensi kultural dan kesadaran manusia. Dalam jeratan kultur seperti inilah, sebagaimana dikemukakan Hassan Hanafi, setiap orang berkecenderungan kembali kepada nilai-nilai primordialnya atau membangun mekanisme defensif dengan mengusung sebuah nilai-nilai fundamental yang sangat asasi. Biasanya, alternatif pengimbang terhadap modernisasi dipilihlah nilai-nilai keagamaan.

Semakin deras arus modernisasi mengguncang sendi-sendi kultural sebuah masyarakat, maka kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai primordialnya juga semakin kuat. Ini yang ditemukan Hanafi tentang perkembangan fundamentalisme Kristen di zaman pencerahan Eropa, atau munculnya gerakan Islam puritan di negara-negara Islam Timur Tengah, termasuk berkembangnya gerakan Islam radikal di Pakistan, Mesir dan Turki, khususnya di zaman Kemal Attaturk.

Sinyalemen ini tidak terlalu berlebihan untuk digunakan dalam meneropong fenomena perkembangan menguatnya gerakan Islam di berbagai kampus umum di Indonesia. Setidaknya, ada dua indikasi yang menguatkannya. Pertama, gerakan Islam kampus ini berkembang di kota-kota besar dengan tingkat modernisasi yang cukup tinggi. Sebaliknya, di kota-kota yang derajat modernisasinya sangat kecil, kehadiran mereka sulit untuk diterima. Artinya, fenomena itu menjadi kekhasan masyarakat perkotaan. Kedua, sebagai bentuk kecenderungannya yang sangat kuat terhadap ornamen-ornamen keagamaan (Islam), nuansa puritanismenya ditonjolkan jauh lebih kental sehingga kontras dengan khazanah-khazanah lokal. Ini menjadi ciri yang paling tampak dari gerakan-gerakan Islam puritan.

Menurut gerakan-gerakan puritan ini, telah berlangsung tatanan kehidupan tidak Islami di kampus, yang disertai proses de-Islamisasi yang demikian keras melalui berbagai media. Ini menjadikan di satu sisi mereka tetap Muslim tetapi di sisi lain pikiran, perasaan dan tingkah lakunya – dalam cara berpakaian, bergaul, bermuamalah - telah banyak tercemari oleh pikiran, perasaan, dan tingkah laku tidak Islam yang kebanyakan bersumber dari khasanah pemikiran non Islam. Dari aspek budaya misalnya, berkembang westernisme yang berinti amoralisme, dengan tidak lagi memperhatikan hal-hal yang dianggap tabu, termasuk seks bebas, pakaian tak senonoh, sepanjang tidak menganggu kepentingan orang lain. Bila tidak waspada, mahasiswa dan pemuda Islam masa kini akan dengan mudah terasingkan dari agamanya. Ajaran-ajaran Islam tentang pakaian, makanan, pergaulan, ekonomi, politik dan sebagainya, ditanggapi sebagai seruan yang asing lagi aneh.

Situasi ini yang mendorong gerakan-gerakan mahasiswa dalam bentuk kelompok dakwah dengan tujuan untuk mengembalikan mereka kepada identitas keislaman mereka yang sejati. Gerakan-gerakan dakwah ini mendasarkan pemikirannya pada teologi Islam yang bersumber dari ajaran aqidah yang dijelaskan dalam Al Qur’an yang merupakan sebuah keyakinan terhadap adanya realitas transedental yang tunggal dan menuntut adanya aplikasi ketaatan pada tataran aksi dan perilaku kaum Muslim. Oleh karenanya wujud nyata dari perilaku dan kepribadian umat Islam merupakan cerminan yang tidak dapat dipisahkan dari landasan teologisnya. Namun terdapat persoalan yang dihadapi oleh gerakan-gerakan ini adalah adanya kesulitan membangun titik konvergensi antara tuntutan formalisme keagamaan dengan realitas aktual kebudayaan lokal yang sedang berkembang.

Gerakan Fundamentalisme Islam

Dan Politik Global

Fundamentalisme, yang sering digunakan untuk menyebut gerakan keagamaan dalam berbagai karya tulis telah menjadi istilah yang sangat populer dan bahkan kontroversial. Meskipun pada mulanya fundamentalisme menunjuk sebuah fenomena gerakan Kristen Protestan, namun sekarang istilah ini secara luas dipakai untuk menyebut gerakan yang muncul di kalangan Katolik, Islam, Yahudi, Hindu, Budha, dan Zoroaster. Nama fundamentalisme digunakan kaum fundamentalis Kristen ini untuk membedakan kelompoknya dengan kaum Protestan liberal yang menurut mereka telah merusak keimanan Kristen. Kelompok ini ingin menegakkan kembali dasar-dasar (fundamental) tradisi Kristen, suatu tradisi yang mereka definisikan sebagai pemberlakuan panafsiran harfiah terhadap kitab suci serta penerimaan doktrin-doktrin inti tertentu.

Dalam sejumlah literatur, istilah fundamentalisme, revivalisme, atau neofundamentalisme Islam memiliki tafsiran yang sulit untuk dibedakan satu sama lain, yang semuanya merujuk pada fenomena "kebangkitan" gerakan Islam politik. John L. Esposito (1997) menyamakan istilah Islam politik dengan "fundamentalisme Islam" atau gerakan-gerakan Islam lainnya. Sementara Oliver Roy (1994) cenderung menafsirkan Islam politik sebagai aktivitas kelompok-kelompok yang meyakini Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai ideologi politik. Sedikit berbeda dengan Esposito, Roy lebih spesifik merujuk pada apa yang ia sebut sebagai gerakan neofundamentalisme yang antara lain menghendaki pemberlakuan syariat Islam.

Kebangkitan Islam atau revivalisme Islam muncul sekitar satu abad yang lalu sebagai respon terhadap terjadinya penaklukan dan transformasi di Asia dan Afrika Utara oleh kapitalis. Eropa. Kaum revivalis Islam berpandangan bahwa kolonialisasi hanya mungkin terjadi dikarenakan nilai-nilai dasar Islam telah dirusak oleh obsesi duniawi imperium-imperium raksasa abad pertengahan. Oleh karena itu regenerasi hanya mungkin bisa terjadi dengan membangkitkan kembali spirit dasar yang membangun Islam. Kadar dimana gerakan kebangkitan ini berupaya membangun kembali nilai-nilai mistik masa lalu atau menerima pengetahuan dan industri modern masih menjadi perdebatan di kalangan intelektual Islam.

Dasar Teologis kebanyakan gerakan-gerakan Islam fundamentalis dapat ditelusuri pada aliran pemikiran Islam, yang dikenal dengan Salafiya, yang meluas di seluruh dunia Arab di abad dua puluh. Para pembaru Salafy awal yakin mereka dapat memadukan gagasan-gagasan politik modern; sebagian dari mereka berpandangan bahwa demokrasi Barat sangat kompatibel dengan konsep shura dalam Islam. Meski demikian, ketika kekuatan kaum imperialis berhasil menjadikan sisa-sisa Imperium Ottoman menjadi beberapa negara bangsa setelah Perang Dunia I, banyak Salafi radikal mulai berpandangan bahwa Islam menghadapi ancaman karena derasnya pengaruh-pengaruh Barat yang bisa mengaburkan Islam dan mengembangkan gagasan bahwa budaya Barat sama dengan jahiliyah dan harus dihadapi dengan jihad.

Arus utama dalam gerakan Islam politik modern di Timur Tengah berlandaskan pada gerakan Ikhwanul Muslimin, atau Persaudaraan Muslim, yang didirikan di Masir oleh Hasan al Banna dan menyebar di beberapa negara. Gerakan ini berkembang menjadi gerakan massa di seluruh kawasan Timur Tengah pada tahun 1960-an. Mereka mengecam pemisahan agama dan negara dan bertujuan mendirikan negara teokratis.

Dengan demikian, fundamentalisme Islam pada hakekatnya adalah gerakan politik yang terdiri dari berbagai kelompok dan organisasi yang selain mendasarkan gerakannya pada teologi Islam juga sangat menginginkan kekuasaan negara atau berdirinya negara Islam. Secara teologis, Islam politik mencakup dua hal yakni progresif historis dan posisi yang reaksioner: yang pertama adalah penegasan bahwa prinsip Islam sejalan dengan nilai-nilai modern seperti demokrasi dan kebebasan, sedangkan yang kedua mendukung suatu "revolusi terhadap sejarah” dimana masyarakat Islam masa-masa awal menjadi tujuan yang diinginkan dan berusaha memutar kembali roda sejarah untuk mewujudkan kembali masa-masa ideal tersebut. Secara politis, Islamisme telah menunjukkan dua wajah yang reaksioner dan progresif.

Menurut pandangan kalangan fundamentalis ini, Islam sejak awal adalah agama politik. Nabi Muhammad sendiri adalah seorang pemimpin politik dan sekaligus pemimpin agama, dan para penerusnya, para khalifah, mengambill posisi yang sama dalam komunitas Islam.^xvii[17] Dengan demikian Islam secara esensial adalah agama yang menggabungkan bangunan keagamaan dan politik dalam dirinya.

Lebih jauh, kebangkitan Islam politik tidak terlepas dari sejarah modern Dunia Muslim, yang ditandai oleh pengaruh Barat dan respon Dunia Muslim. Pada tahun 1924, Republik Turki yang baru berdiri, menggantikan imperium Ottoman, secara resmi menghapus kekhalifahan, dan mengadopsi kebijakan sekularisasi.^xviii[18] Kekhalifahan Turki merupakan negara universal di dunia Muslim saat itu, namun mengalami kemunduran setelah Perang Dunia I menghadapi aliansi Barat. Hampir semua para pemimpin negara-negara Timur Tengah, yang baru saja melepaskan diri yang sebelumnya merupakan wilayah kekhalifahan Ottoman, berupaya mencoba memodernisasi negara mereka dengan meniru model di negara-negara Barat. Mereka berusaha mengikuti model negara sekular, dan mencoba menempatkan Islam hanya sebatas sebagai urusan pribadi belaka.

Dalam konteks inilah dalam mana gerakan-gerakan Islam mengandung aspek politis, dan selanjutnya mengarah pada kebangkitan Islam politik. Kelompok-kelompok Islam politik di masa sekarang sangat menentang kebijakan sekularisasi oleh pemerintah mereka, dan mendukung diupayakannya bentuk murni pemerintahan Islam. Mereka mengecam para elit yang memerintah sebagai telah menyimpang dari jalan Islam yang lurus, dan mengecam bahwa upaya-upaya modernisasi telah menjadikan pemerintah-pemerintah di dunia Muslim tidak lebih sebagai boneka yang meniru imperialis Barat. Bahkan lebih jauh, mereka berpendapat bahwa upaya-upaya modernisasi tersebut justru meletakkan basis sosial yang rusak dan keterbelakangan perekonomian negara-negara Muslim saat ini.

Oleh karena itu elemen posisi gerakan fundamentalisme Islam yang relatif konsisten adalah penolakan pada Barat dan semua yang dihubungkan dengan Barat. Bagi sejumlah aktivis Islam, seperti yang dikatakan para pengamat Barat, penolakan pada Barat ini merupakan aspek yang selalu ada dan mendasar dalam pola hubungan antara Islam dan Barat. Bagi sejumlah besar pemimpin Islam, penolakan yang resiprok pada pengaruh Barat merupakan pilihan yang mutlak, dan konsep kedaulatan rakyat, hukum mayoritas, dan demokrasi pluralitas dipandang sama dengan eksploitasi dan tidak adanya otentisitas.

Islam politik, merupakan gerakan yang menawarkan sebuah solusi terhadap kontradiksi-kontradiksi yang dialami oleh masyarakat Muslim di Dunia Ketiga, akan tetapi tidak mendapatkan dukungan dari berbagai segmen masyarakat. Gerakan ini cenderung mendapatkan pendukung utamanya dari kalangan borjuis awam: para pemilik lahan, para pengusaha dan pedagang menengah ke bawah yang terus menerus berada dalam tekanan para kapitalis lokal dan pemilik modal, kalangan yang tadinya adalah petani yang terpaksa mencari penghidupan di perkotaan dan menganggur dikarenakan penguasaan lahan pertanian oleh para kapitalis -mereka ini adalah kalangan yang takut, dan tersisihkan ketika berlangsungnya proses modernisasi kapitalis dalam masyarakat mereka.

Dewasa ini semua kelompok-kelompok Islam politik di berbagai negara Muslim bersama-sama menyuarakan ide dasar yang kurang lebih sama, meskipun ekspresi dan sarana untuk menerapkan ide-ide tersebut ke dalam realitas menunjukkan banyak perbedaan. Ide-ide dasar ini bersumber dari pikiran-pikiran figur-figur Islam terkemuka era modern, seperti Hasan Al-Banna (1906-1949), Abdul A’la Mawdudi (1903-1979), dan Sayyid Qutb (1906-1966). Ide-ide dasar tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Konstitusi Islam merupakan ideologi yang mencakup semua kehidupan sosial dan individual, dan mencakup negara dan masyarakat.

2. Quran, sebagai wahyu Tuhan, dan sunnah nabi Muhammad adalah dasar bagi kehidupan Muslim.

3. Hukum Islam (Syari’ah, “jalan” Tuhan) didasarkan pada Quran dan perilaku model Nabi, adalah cetakbiru kehidupan Muslim yang sakral.

4. Keyakinan terhadap etos Muslim untuk mewujudkan kembali kedaulatan Tuhan melalaui implementasi Hukum Tuhan akan membawa pada kejayaan, kekuasaan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Muslim dalam hidup ini dan juga akan mendapat ganjaran abadi di kehidupan berikutnya.

5. Kelemahan dan takluknya masyarakat Muslim pasti disebabkan oleh lemahnya keyakinan kaum Muslim, yang telah keluar dari jalan yang diwahyukan Tuhan dan lebih mengikuti jalan sekuler, ideologi materialistik dan nilai Barat atau kapitalisme Barat dan Marxisme.

6. Memulihkan kembali martabat, kekuasaan, dan pemerintahan Muslim (masa kejayaan kekhalifahan dan peradaban Islam masa lampau) serta perlunya kembali kepada Islam, penerapan kembali hukum Tuhan sebagai petunjuk bagi negara dan masyarakat.

7. Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi harus sesuai dengan orientasi Islam dan diaraahkan dalam upaya menghindari westernisasi dan sekularisasi masyarakat Muslim.

Menurut Xiaodong Zhang, gerakan Islam politik di zaman modern ini dapat dikelompokkan dalam tiga kategori. Pertama adalah kaum fundamentalis radikal. Mereka melancarkan permusuhan yang sengit terhadap otoritas mapan dengan menggunakan cara-cara teroris, seperti penculikan, pembunuhan, pemboman, dan lain-lain. Target mereka bukan hanya otoritas pemerintah mereka tetapi juga para wisatawan luar negeri, orang asing, para jurnalis, dan diplomat. Dalam pandangan mereka, pengaruh Barat menyokong pemerintah mereka yang dianggap dekaden, maka dengan demikian tidak ada lagi alasan untuk membeda-bedakan dengan pemerintah lainnya.

Yang kedua adalah Fundamentalis moderat. Mereka lebih concern dengan kaum miskin, penduduk yang terbelakang dan memobilisasi massa melalui mesjid. Selain itu, mereka mendirikan sekolah, rumah sakit, kegiatan amal serta membangun infrastruktur lainnya. Dalam prakteknya, kaum fundamentalis moderat ini lebih berhasil ketimbang fungsi-fungsi pemerintah yang telah digulingkan.

Ketiga adalah fundamentalis legal. Mereka berharap untuk memasuki parlemen dan pemerintahan lokal secara legal, dan menyadari reformasi sosial serta Islam ideal di bawah sistem yang telah mapan. Di Aljazair, Islamic Salvation Front (FIS) hampir saja merebut kekuasaan jika saja kekuatan militer tidak mengganjalnya dalam pemilihan 1992. Di Lebanon, Hezbollah, Partai Tuhan, mencapai keberhasilan besar pada tahun 1992 dalam pemilihan parlemen.

Gerakan Mahasiswa Fundamentalis

Sebagai Gerakan Politik Ideologis

Gerakan fundamentalisme Islam atau Islam politik bukanlah sebuah fenomena yang lahir dari ruang vakum, akan tetapi adalah gerakan yang kemunculannya lebih pada latar belakang ideologi politik. Islam politik dewasa ini hadir dalam konteks sosio-ekonomi dan politik yang agak berbeda. Dapat dikatakan bahwa gerakan Islam politik merupakan produk langsung dari perkembangan historis belakangan ini ketimbang dengan kaitannya dengan faktor masa lalu.Dalam sudut pandang ini, Nikki Keddie mengatakan tidak ada hubungan antara kecenderungan Islam pra-kolonial dengan gerakan militan sekarang ini.

Dalam kaitannya dengan realitas politik internasional, fundamentalisme Islam sebagai counter atau upaya dedominasi geopolitik Islam atas Barat. Dalam pandangan Bassam Tibi, fundamentalisme merupakan gejala ideologis dari ide clash of civilization yang dikemukakan Huntington. Gejala ini bukan disebabkan krisis yang melanda dunia saat ini, tetapi lebih-lebih muncul baik dari espresi krisis yang melanda maupun respon atasnya.

Sedangkan faktor dalam negeri, banyak pengamat menunjukkan fakta bahwa kecenderungan ekonomi politik saat ini, serta kegagalan negara-negara Muslim dalam pembangunan sosial, politik dan ekonomi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembang gerakan Islam politik. Lebih lanjut, Ankie Hoogvelt mengatakan bahwa kegagalan strategi pembangunan di negara-negara Muslim dalam masa neo-kolonialisme, ditambah lagi dengan episode globaliasasi saat ini, menguatkan gerakan kebangkitan Islam. Oleh karena itu kebangkitan Islam dapat dipahami dengan baik sebagai suatu bentuk identitas politik dalam merespon situasi yang ada.

Disebabkan ketidakmampuan para elit yang memerintah di sejumlah negara Islam dalam menangani persoalan-persoalan ekonomi dan sosial, pemimpin-pemimpin demokratis yang tidak jarang bersikap represif dan otoriter hanya menyisakan kekecewaan umum berupa korupsi, mismanajemen, serta ambruknya hukum serta tatanan masyarakat yang menyebabkan kaum intelektual dan kalangan muda terpelajar yang frustasi beralih menjadi lebih tertarik dengan slogan-slogan anti-pemerintah yang disuarakan oleh kelompok-kelompok Islam radikal.

Oliver Roy memiliki pandangan sendiri dalam melihat mengapa kaum intelektual terdidik mudah tertarik dengan gerakan-gerakan Islam politik radikal. Menurutnya, mereka adalah anak-anak muda yang berpendidikan bahkan berpendidikan universitas yang tidak melihat adanya kepastian masa depan yang sesuai dengan harapan atau visi mereka, baik di sektor pemerintahan ataupun di sektor industri. Oliver Roy nampaknya terlalu simplitis dalam memandang motif-motif kelompok ini. Namun demikian, analisisnya dapat menyediakan sudut pandang untuk memahami salah satu aspek penting gerakan Islam politik di kalangan muda terpelajar.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa motif kemunculan gerakan-gerakan fudamentalis lebih dari apa yang dikemukakan Oliver Roy. Kebangkitan-kebangkitan Islam abad 20 yang muncul di berbagai belahan dunia Islam mengambil atau memulai basis gerakannya di kampus-kampus. Mereka menggarap kampus dengan garapan yang serius, dan kurang memperhatikan kelompok masyarakat bawah (grassroot). Untuk mencapai tujuan gerakan diperlukan keberanian, tekad dan juga intelektualitas, yakni ketajaman pemikiran. Syarat ini dimiliki oleh kader di kampus yang memiliki kecedasan dan pola berpikir yang khas.

Gerakan-gerakan mahasiswa berhaluan fundamentalis bangkit dengan menawarkan ideologi Islam sebagai solusi alternatif. Ideologi yang dimaksud sebagai keseluruhan sistem berfikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu. Ideologi dapat dimengerti sebagai suatu sistem penjelasan tentang eksistensi suatu kelompok sosial, sejarahnya dan proyeksinya ke masa depan serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaaan. Islam sebagai suatu sistem yang total (kaffah) dianggap sebagai solusi terbaik dalam menjawab tantangan kemanusian.

Dalam pandangan mereka, Islam bukan hanya semata-mata agama melainkan juga ideologi yang telah menyediakan jawaban yang komprehensif untuk menggantikan kapitalisme saat ini yang dianggap hanya mendatangkan krisis kemanusiaan. Dalam konteks ini, gerakan-gerakan mahasiswa fundamentalis yang menyokong legislasi syariat Islam secara formal dan kerinduan pada khilafah Islamiyah menemukan relevansinya.

Tuntutan-tuntutan seperti ini cukup beralasan mengingat mereka sebagai kelompok terpelajar memiliki tingkat kepekaan yang tinggi atas situasi umat Islam di sekelilingnya. Sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mereka mempunyai pandangan luas untuk dapat bergerak di antara semua lapisan masyarakat dan banyak terlibat dengan pergumulan pemikiran, disamping sikap idealisme yang lazim menjadi ciri khas mahasiswa.

Gerakan Fundamentalisme

Di Kalangan Mahasiswa Islam

Beberapa tahun belakangan ini, di Indonesia geliat kehidupan kampus ditandai dengan menguatnya kembali gerakan mahasiswa Islam yang berhaluan fundamentalis. Fenomena ini dapat dipandang sebagai tampilnya generasi baru Islam, yang terefleksikan dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan kelompok-kelompok dakwah kampus (halaqah) yang banyak mengambil peran dalam berbagai momentum dan dinamika kampus.

Berbeda dari tampilan beberapa organisasi kemahasiswaan Islam lain yang sudah ada sebelumnya, gerakan-gerakan ini seakan-akan mewakili sebuah spirit "Islam baru" yang mencerminkan "totalitas" dan "kesungguhan", baik dalam tujuan perjuangannya maupun dari segi perilaku politik sosialnya. Pendek kata, KAMMI, misalnya, terlihat betul-betul ingin merefleksikan sebuah potret generasi muda Islam yang ideal, sebagai generasi yang sholeh, menjunjung tinggi moralitas Islam dalam berbagai aspek kehidupan (kaffah). Gerakan-gerakan ini tumbuh dan berkembang di berbagai kampus yang berlatarbelakang negeri dan umum.

Diantara gerakan-gerakan tersebut, sebagian didirikan oleh kelompok-kelompok yang sudah memiliki identitas keagamaan yang jelas. KAMMI, misalnya, merupakan metamorfosis dari Gerakan Tarbiyah. Gerakan ini adalah yang terbesar di Indonesia. Gerakan Tarbiyah bergerak melalui jaringan DKM kampus dan remaja-remaja masjid. Pada mulanya gerakan ini cenderung moderat hanya bergerak untuk meramaikan masjid dan membina para remaja, tapi pada saat bersamaan gerakan ini juga membina secara khusus sejumlah aktivis potensial yang direkrut dari masjid-masjid melalui kelompok-kelompok kecil yang dinamakan usrah yang terdiri dari 8-12 anggota dan dipimpin oleh seorang mursyid. Pada akhir tahun 80 an dan awal 90 an terjadi perubahan besar pada gerakan ini dan pertentangan antara kelompok yang menginginkan dakwah kultural dan tetap pada misi pembinaan remaja termasuk remaja bermasalah dengan kelompok yang menginginkan pola pencetakan kader-kader militan (dan radikal), pada akhirnya kelompok kedualah yang menang. Kemenangan ini juga ditandai dengan perebutan kendali di masjid Salman ITB pada tahun 1994. Kelompok ini di era reformasi bermetamorfosis menjadi partai politik dengan berdirinya Partai Keadilan.

KAMMI yang dilahirkan oleh para aktivis Lembaga Dakwah Kampus memiliki corak pergerakan yang khas. Jaringan mereka sangat luas dan telah ada hampir di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Tidak mengherankan jika pada usia yang masih muda KAMMI di puji banyak kalangan sebagai ormas mahasiswa Islam tersolid saat ini. Pada tataran teologis KAMMI memiliki doktrin pemahaman yang cukup kuat bahwa Islam sebagai suatu sistem yang total (kaffah) merupakan solusi terbaik dalam menjawab tantangan kemanusian. Bagi KAMMI, Islam tidak hanya berbicara mengenai pribadi individu, tapi Islam juga mengatur juga tentang hubungan sosial. Karena itu kemenangan Islam dalam keyakinan KAMMI adalah suatu keniscayaan.

Tradisi pendekatan wacana yang berkembang di KAMMI adalah upaya pencarian keabsahannya gerakannya melalui teks-teks suci. Hampir di setiap kali muncul wacana pemikiran KAMMI akan selalu diikuti sumber pembenarannya dari teks Al Qur’an dan Hadits. Pembacaan terhadap teks-teks suci tersebut telah memberikan semangat juang (ghiroh) tersendiri bagi KAMMI.

Pada akhirnya, kontekstualisasi teks dengan realitas sosial sekarang mendorong KAMMI berkiprah lebih banyak di bidang pelayanan sosial, pendidikan politik, dan advokasi umat.

Selain KAMMI, gerakan mahasiswa Islam lainnya yang bercorak fundamentalis adalah gerakan Hizbut At-Tahrir yang juga memiliki basis konstituen di kampus-kampus. Gerakan ini didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani di Yordania. Gerakan Hizb At-Tahrir memfokuskan gerakannya pada masalah khilafah serta kembalinya khilafah yang hilang. Gerakan ini beranggapan bahwa carut-marutnya kehidupan masyarakat saat ini karena diberlakukannya sistem kufur. Demokrasi dan HAM bertentangan dengan Islam, dan berpandangan bahwa tatanan masyarakat fase kehidupan Nabi di Madinah merupakan tatanan masyarakat yang ideal yang harus diwujudkan saat ini dalam naungan khilafah atau Daulah Islamiyyah. Model gerakan ini adalah ekstra parlementer dalam artian tidak mendirikan partai politik dengan melakukan pendekatan pembinaan pemikiran di kalangan mahasiswa.

Gerakan fundamentalis lainnya adalah Gerakan Salafy. Gerakan yang mengusung pemikiran Wahabisme ini sebetulnya pernah muncul di Indonesia pada abad 19. Di Minangkabau kemunculan kelompok ini menimbulkan perang terbuka dengan kalangan muslim lain yang tidak sepaham yang dikenal dengan perang Paderi yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Paham ini dalam versinya yang lebih moderat dianut oleh ormas keagamaan seperti Persatuan Islam (Persis) yang mempunyai basis di Bangil dan Bandung. Pada pertengahan tahun 80-an, kelompok Wahabi radikal mulai berkembang. Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus” (HAMMAS) Indonesia dapat dimasukkan dalam kelompok gerakan ini.

Catatan Penutup

Gerakan fundamentalisme sebagai fenomena global yang baru dalam politik internasional bukan semata-mata persoalan interpretasi teologis, akan tetapi lebih dari itu menyangkut kondisi sosial ekonomi dan politik. Problem kepemimpinan yang dihadapi negara-negara Muslim serta demokrasi yang tak kunjung membawa perbaikan di dunia Muslim, berujung pada kekecewaan luas. Dalam krisis seperti ini agama selalu berhadapan dengan kemungkinan menjadi ideologi. Demikian juga sebaliknya, ideologi yang ingin memantapkan posisinya cenderung menempuh jalan untuk memberi warna keagamaan kepada dirinya. Gejala fundamentalisme Islam adalah contoh bagaimana agama dipahami secara ‘ideologis’. Interpretasi ajaran yang dianggap paling sahih adalah sumber-sumber awal.

Sementara itu kalangan mahasiswa fundamentalis yang menyokong legalisasi syariat Islam atau upaya penegakan khilafah, selalu merujuk kehidupan Islam awal sebagai tatanan sosial kemasyarakatan yang ideal untuk memperbaiki kondisi saat ini dan untuk mewujudkan masa depan yang penuh harapan. Pandangan ini tidak terlepas dari pemahaman teologis mereka. Pada sisi positif, dorongan yang ada dibalik keinginan ini adalah normal dan baik. Ini terkait dengan salah satu asumsi dasar yang ada pada semua tradisi agama: ada sesuatu yang benar-benar salah (di sini dan kini). Setiap agama didasarkan atas gagasan bahwa ada sesuatu yang salah. Aspirasi dan tuntutan seperti ini sama sekali tidak memperhatikan tantangan yang dihadapi di tengah kenyataan yang telah berubah dan visi masyarakat yang pluralistik.

Di beberapa negara, gerakan-gerakan atau upaya seperti ini selalu berujung pada kegagalan. Berkenaan dengan kondisi ideal tadi, ketika yang diharapkan ini terkait dengan pandangan dunia suatu agama dan orang-orang yang ingin mengimplementasikan visi tersebut yakin bahwa mereka mengetahui apa yang diinginkan Tuhan bagi mereka dan orang lain, maka seperti dikatakan Charles Kimball, bencana tinggal menunggu waktu.

Secara tradisional, kalangan mahasiswa fundamentalis memahami Islam lebih dari sekadar agama. Islam adalah suatu jalan hidup komprehensif yang meliputi dimensi spiritual, sosial, ekonomi, politik, dan militer. Ini selaras dengan keinginan kaum Muslim di berbagai tempat selama berabad-abad yang telah berusaha mencari sistem pemerintahan, sosial, hukum, dan ekonomi dengan mengacu kepada format yang secara teoretis ideal. Dibanyak negara dengan mayoritas Muslim, masyarakat cenderung merasa bahwa sistem politik, ekonomi, dan sosial, yang ada telah gagal. Ketika sebagian besar jalan bagi perubahan politik tampak tertutup, mereka semakin tertarik dengan gerakan Islam revolusioner. Namun, meskipun banyak orang Muslim memiliki visi yang sama bahwa Islam dapat memberikan kerangka bagi masyarakat mereka masing-masing, tidak ada konsensus yang pasti tentang seperti apa seharusnya negara Islam itu. Oleh karena itu tuntutan-tuntutan seperti tersebut di atas sangat sulit terwujud jika tidak dikatakan utopis. œ

Sinetron Religi dan Tragedi Tuhan

2007-12-24T00:59:00.001+08:00

Abad ke 16 merupakan awal penentangan terhadap agama setelah ia hanya menjadi topeng untuk menutupi buasnya penguasa melalui otoritas gereja untuk memangsa kehidupan rakyat. Kondisi agama yang hanya menjadi topeng itu memunculkan nama-nama seperti Feurbach, Freud dan Nietzche yang membawa bendera ateisme. Jika Feurbach dalam proyek pemusnahan agama lebih menekankan pada pandangan bahwa teologi adalah anthropologi dan Freud pada konsep bahwa beragama adalah sebuah bentuk kekanak-kanakan, maka Nietzche lebih memilih membunuh Tuhan.
“Tuhan telah Mati!” teriak Nietzche. Melalui filsafat manusianya yang memandang bahwa keutamaan manusia adalah kehendak untuk berkuasa, Nietzche kemudian mengatakan bahwa untuk menyadarkan manusia—bahwa manusia itu sendiri sebenarnya penentu dari kehidupaannya—ia harus memalingkan paradigma theosentris (pemusatan pada tuhan) pada anthroposentris (pemusatan pada manusia).

Apa yang diteriakkan Nietzche tersebut adalah refleksi dari kekecewaan terhadap kondisi agama pada saat itu dimana pada satu sisi konsep agama hanya menjadi alat kaum aristocrat untuk menundukkan kritik budak terhadap eksistensi kekuasaannya yang bobrok dan menindas, dan disisi lain agama hanya menjadi pelarian para budak untuk melipurkan lara dari ketidakberdayaan dan menunggu balasan surga di akhirat atas kesengsaraan mereka di dunia.

Para aristocrat yang menggunakan agama untuk meredam kritik dan perlawanan para budak hingga kemudian digugat Nietczhe, freud dan feurbach diatas, akan kita temukan juga dalam fenomena sinetron religi dalam kepastian implikasinya terhadap kerangka pikir masyarakat tentang kehidupan. Dan jika kritik Nietzche mencakup seluruh kajian tentang agama termasuk konsep ketuhanan, maka dalam tulisan ini saya hanya akan mengkaji fenomena sinetron religi yang berbahaya dan telah mempersempit makna agama dan keberagamaan.

Kepasrahan pada realitas
Dalam kehidupan social politik Indonesia, degradasi moralitas pemimpin-pemimpin dalam wujud korupsi, kolusi dan nepotisme serta penindasan yang berbuah kelaparan dan kemiskinan rakyat adalah sebuah kenyataan dan tak terbantahkan. Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri pada tahun 1945, rakyat selalu merindukan sebuah kepastian hidup dalam ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan. Tetapi kepastian yang selalu didapatkan hanyalah ketidak pastian dari harapan-harapan itu. Kenyataan selalu saja mengabarkan absurdnya ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan yang selalu dirindukan itu. Kenyataan carut marutnya kehidupan berbangsa ini kemudian tercermin dari label-label yang sering disandangkan pada negeri ini. Label-label itu seperti Republik Sarang Penyamun, Republik Maling, Negeri Para Tersangka, dll.
Di tengah kebobrokan para pemimpin-pemimpin, tiba-tiba saja agama dalam sinetron religi pada bangsa yang konon beragama ini, ditampilkan dalam bentuk yang justru melegitimasi kondisi kebobrokan itu. Sinetron religi yang memenuhi ruang televisi sejak beberapa bulan terakhir seperti Rahasia Ilahi, Takdir Ilahi, Hidayah, dll selalu dihadirkan dalam nuansa mistis, magis juga horror telah memberikan sebuah gambaran jelas bahwa agama hanyalah sebuah kepasrahan pada realitas.

Sinetron religi yang hadir hampir pada semua stasiun televisi ini memiliki kesamaan dalam pembangunan konsep tentang realitas orang-orang durjana. Konsep bahwa keberadaan orang-orang durjana itu adalah suatu kemutlakan pada kehidupan manusia. Bahwa dalam kondisi rusak bagaimanapun, kita harus meyakini serta menerima bahwa itu adalah kemutlakan atau takdir dari tuhan. Selanjutnya kita hanya perlu bersabar dalam menghadapinya dan terus menerus berdoa dalam keyakinan pada kepastian penyelesaian langsung dari tuhan itu sendiri melalui bencana.

Parahnya lagi, irasionalitas dilukiskan sebagai wajah asli dari agama. Apa yang seyogyanya terjadi pada agama yakni kemampuan dalam mengikuti kerangka berpikir logis dan rasional dalam memahaminya, dalam sinetron religi tak terlihat sedikitpun. Ini bisa dilihat dari aroma magis dan mistik dalam setiap setiap cerita yang ada. Hal yang ironis terjadi juga pada penyelesaian terhadap persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia oleh tuhan. Misalnya bencana bagi manusia durjana ataupun rezki kekayaan yang melimpah bagi orang sabar. Semuanya itu terjadi dengan tiba-tiba seperti jatuh dari langit dan tanpa adanya suatu proses kausalitas material ataupun proses dialektis yang menjadi salah satu standar kebenaran sebuah hal dalam kosmos manusia seperti usaha dan kerja dalam pencapaian suatu tujuan.

Koreksi Sosial
Dalam kondisi ini, agama seperti disuarakan Eko Prasetyo dalam argumen-argumen pasti yaitu sebagai sumber perlawanan terhadap kemungkaran social, dalam sinetron religi menjadi tidak terlihat. Padahal agama semestinya diperlakukan sebagai sistem keyakinan dan sistem makna yang muncul dan terwujud dalam kehidupan sosial melalui interaksi responsif serta koreksi terhadap situasi-situasi kehidupan menyimpang yang dihadapi oleh para penganutnya.

Disinilah kemudian akan terjadi aliansi antara agama dan kekuasaan. Betapa tidak, paradigma kepasrahan yang terbangun dari sinetron religi sangat mungkin menjadi alat pendamai bagi kritik terhadap pemimpin-pemimpin korup yang selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Jika apa yang ditunjukkan dalam sinetron religi ini yaitu kesabaran tanpa batas dalam menghadapi segala kemungkaran dan hanya menawarkan sebuah cara penyelesaian yaitu berdoa ini telah mempengaruhi pola pikir masyarakat, maka keberadaan para pelaku kriminal mulai dari tingkat amatir hingga professional akan menempati posisi yang tidak bisa diganggu gugat.
Begitupun para Ustadz yang selalu memberikan khotbah-khotbah singkat pada akhir cerita dalam setiap sinetron religi, secara tidak sadar telah menjadi patron lunak penguasa yang telah menyediakan seperangkat pembenaran teologis dari tindakan mereka, betapapun bertentangan dengan norma religius itu sendiri. Keberadaan para Ustadz pada masa dimana gairah keberagamaan ini meningkat memang sangat ironis. Orang-orang seperti artis yang bisa menyebut satu dua ayat saja di depan umum telah menjadi ustadz.

Sebuah Keharusan
Di zaman modern ini, agama sebagai yang paling kuat menanamkan pengetahuan (ide) yang menanamkan keyakinan kepada manusia tentang adanya kekuatan yang transendental secara gradual semakin terkikis. Alasan mengapa banyak orang berkesimpulan seperti itu, adalah karena manusia tidak lagi memiliki kesadaran bahwa hidupnya tidak hanya dilindungi oleh sesuatu yang bisa dilihat dan dipahami saja, melainkan juga oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat dan—karenanya—tidak bisa dipahami.
Konsep magis dan mistik yang menjadi wajah sinetron religi hanya mengajarkan untuk memperhatikan dan mengetahui bahwa manusia dalam hal kebahagiaan dan kesengsaraannya adalah garis nasib yang sudah ditentukan. Satu dari konsekuensi niscaya konsep ini adalah hilangnya kesadaran akan aksi nyata social yang terbangun dari nilai-nilai spiritual yang bersifat trasendental tersebut. Apabila sinetron religi terus menempatkan agama pada posisi yang mendustai keniscayaannya dalam penjelasan tentang dunia material dari spirit yang terkandung dalam dogma-dogmanya, maka agama justru akan mengalami fragmentasi akut.

Akan tetapi, jika landasan yang membangun paradigma keberagamaan seperti yang tergambar dalam sinetron religi diklaim sebagai suatu kebenaran mutlak tentang aksistensi agama itu, maka agama dengan segudang dogmanya termasuk konsep ketuhanan hanyalah akan menjadi candu bagi masyarakat. Berangkat dari sudut pandang ini, penghancuran agama dan pembunuhan tuhan seperti yang suarakan Nieztche menjadi sebuah keharusan. Tentu saja, untuk mengembalikan kesadaran masyarakat tentang realitas penindasan dan kebobrokan penguasa. (*)

Kritik Kerancuan Beragama

2007-12-24T00:46:00.000+08:00

Oleh: Zainal Abidin

Semua orang tentunya sepakat bila dikatakan bahwa agama merupakan seperangkat norma yang memuat aturan hidup yang sarat pesan moral. Oleh karena itu, sudah seyogyanya semua bentuk perilaku seseorang harus korelatif dengan penghayatan keagamaannya. Namun, dalam realitas sosial kita menyaksikan berbagai bentuk kebobrokan berupa penyakit sosial dan dekadensi moral yang sangat jauh dari pesan agama. Berbagai bentuk penyimpangan dan penyakit sosial tersebut bukannya berkurang justru malah semakin akut dan sudah membudaya. Sungguh ironis mengingat masyarakat kita konon adalah masyarakat yang religius yang dalam segala aspek kehidupannya selalu melandasi diri pada nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama. Pertanyaannya, ada apa dengan keberagaman kita? Di tengah kondisi carut marutnya tatanan kehidupan berbangsa kita, di mana fungsi agama sebagai penjaga gawang moral?

Kita dapat mencari jawaban atas pertanyaan yang cukup menggelikan di atas. Dalam konteks realitas sosial kita melihat agama diamalkan dalam dua bentuk pengamalan yang berbeda -meminjam istilah Prof. Dr. Quraish Syihab- yakni pengamalan agama secara ekstrinsik dan bentuk lainnya adalah pengamalan agama secara intrinsik.

Pengamalan agama secara ekstrinsik merupakan bentuk pengamalan yang menjadikan agama hanyalah seperangkat aturan yang hanya mengurus masalah ritual semata (kesalehan personal). Bentuk pengamalan agama semacam ini hanya memahami agama dari bentuk luarnya. Kualitas iman hanya diwujudkan dalam bentuk kesalehan ritual saja seperti menjalankan perintah agama (sholat, puasa, haji, zakat) dan menganggap sudah menjalankan ajaran Islam. Standar keimanan dan kesalehan hanya diukur pada seberapa taatnya seseorang menjalankan ibadah-ibadah ritual tadi.

Agama hanya dibatasi di masjid-masjid dan tidak pernah menjangkau ranah sosial. Pesan moral yang menjadi substansi ajaran agama dilupakan. Agama tidak dijadikan sebagai panduan hidup. Akibatnya kita mengalami krisis moral yang menyedihkan. Di mana-mana kita menyaksikan berbagai bentuk ketimpangan, penyimpangan, penyelewengan, dan segudang kebobrokan. Agama mengalami reduksi yang sangat tragis dan tidak lebih dari dogma-dogma yang kering. Di mana-mana kita menjumpai banyak orang yang saleh secara ritual malah memperlihatkan sikap yang bertolak belakang dari implikasi sosial yang semestinya diharapkan seperti penyelewengan dan tidak amanah.

Bentuk pengamalan agama yang kedua adalah beragama secara intrinsik. Bentuk pengamalan keagamaan ini sangat bertolak belakang dengan bentuk yang pertama. Orang yang beragama secara intrinsik menjadikan agama sebagai pegangan hidup dan berusaha menggali kedalaman pesan-pesan agama tersebut. Agama menjadi patron dalam mengatur tidak saja hubungan dengan sang Khalik tetapi juga menjadi acuan dalam berhubungan dengan sesama dan relasi sosialnya. Seseorang yang beragama secara intrinsik akan menjauhkan diri dari berbagai perbuatan yang merugikan yang memiliki dimensi sosial. Substansi yang menjadi inti pesan agama menjadi aktual. Agama benar-benar menjadi transformatif dalam artian agama sesuai dengan misi utamanya (misi profetis). Barangkali saatnyalah kita meninjau kembali praktek keberagamaan kita. Kita harus bergeser dari pengamalan beragama ekstrinsik ke pengamalan beragama intrinsik. Selama ini kita hanya terbuai dengan bentuk ritual agama yang kering dengan pesan moral. Sebuah paradoks ketika kita menyaksikan orang yang mengaku taat beragama justru mengingkari pesan agama. Sudah saatnya kita menitikberatkan pada kesalehan sosial. Kesalehan sosial lebih utama. Tidak berarti kesalehan personal tidak penting akan tetapi ibadah - ibadah vertikal (ritual) kita hanya akan berarti jika pengamalan agama kita membawa implikasi sosial kemasyarakatan. Kesalehan personal terhadap Tuhan tidak akan mampu menyelesaikan berbagai ketimpangan dan kemorosatan serta penyelewengan yang melanda kita.

Sejatinya, kesalehan ini diwujudkan dalam interaksi dan sistem sosial dalam kehidupan sehari-hari. Iman dan amal menjadi mata rantai yang harus sinergis, oleh karena itu keduanya tampil menjadi mainstream dalam sebuah perubahan sosial (amal saleh) yang lebih memihak kepada persoalan kemanusiaan. Inti dari iman tidak cukup percaya kepada Tuhan, namun iman bisa berfungsi untuk memerangi ketidakadilan, penyelewengan, dan pembebasan manusia. Dengan menjadikan ini sebagai titik tolak, maka kita akan menjaga amanah, tidak saling menjegal, tidak bersikap kikir, tidak melakukan money politic dan peduli dengan orang yang susah. Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin tidak akan berarti ketika tidak mampu memecahkan persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Ketika berusaha mendefinisikan agama, sebuah komunitas iman bisa disebut sebagai agama manakala memiliki salah satu unsur pokok di dalamnya yakni keterlibatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Maka tidak dapat dipungkiri bahwa semua agama yang ada di dunia mempunyai keterlibatan sosial dan kemasyarakatan, di mana perubahan dan keadilan menjadi inspirasi bagi setiap agama. Islam sendiri merupakan agama yang memiliki keterlibatan sosial yang sangat tinggi.œ

Perjuangan Kebangkitan Islam; antara simbol dan nilai-nilai universal

2007-03-02T02:10:00.002+08:00

Beberapa dekade terakhir kita menyaksikan gerakan-gerakan pembaharuan Islam pada berbagai kalangan masyarakat. Gerakan-gerakan pembaharuan islam ini sangat jelas kita saksikan terutama pada kalangan masyarakat intelektual yakni mahasiswa. Apa yang menjadi tujuan dari gerakan-gerakan pembaruan tersebut adalah memperjuangkan sebuah keber-islam-an yang “kaffah”, dengan mengidentikannya pada pembentukan lembaga atau pelembagaan islam baik dalam bentuk penerapan syari’at atau penegakkan kembali negara atau Khilafah Islam. Meskipun dalam sedikit hal setiap organisasi pergerakan tersebut memliki ciri khas tersendiri yang menjadikannya berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi keseregaman tentang keyakinan mereka terhadap universalitas dari Islam itu sendiri menjadi hal yang sia-sia untuk diperdebatkan. Apabila dikaji lebih jauh lagi tentang keterikatannya dengan gerakan-gerakan pembaruan ataupun kebangkitan islam tersebut, ajaran islam yang memiliki sifat universal semestinya meniscayakan suatu tingkat dinamisasi yang tinggi dalam merespon realitas yang dihadapinya. Konsep universal dengan keharusan terhadap dinamisasi pada setiap perkembangan zaman inilah yang begitu kontras dengan gerakan-gerakan kebangkitan ataupun pembaharuan keber-islam-an tersebut yang terkadang muncul dalam bentuk dan format yang begitu ekstrim, eksklusif, kaku dan terbelakang. Kondisi ini pun diperparah lagi dengan paradigma normatif dan scriptural yang jelas tak mampu mengalirkan pesan mendasar islam dalam konteks kekinian.

Contoh kecil adalah penyerangan Sekretariat DPP Ahmadiyah beberapa waktu lalu oleh beberapa kelompok massa pembaharuan yang menamakan diri Gerakan Umat Islam Indonesia (GUUI). Mengenai pengatasnamaan umat ini, senada dengan guyonan Gus Dur pada saat Front Pembela Islam (FPI) yang juga mengatasnamakan umat Islam menggugat logo album kelompok band papan atas Dewa, mempermasalahkan eksistensi umat tersebut. Dengan nada agak mengejek Gus Dur bertanya; umat itu dimana sih? atau alamatnya dimana?
Kelompok massa tersebut pada dasarnya hanya memiliki modal penafsiran sepihak atas agama kemudian mereka bertindak semena-mena. Masalah yang paling fatal selanjutnya adalah seyogyanya kalangan-kalangan fundamentalisme radikal tersebut ditopang oleh aparatur negara, akibat yang akan ditimbulkannya akan lebih besar. Padahal menyangkut Ahmadiyah tersebut persoalannya juga terletak pada penafsiran Nash tentang kenabiaan dan kerasulan terakhir. Meskipun demikian, semestinya kelompok-kelompok penyerang tersebut menyadari bahwa Islam begitu sangat jelas mengajarkan kebebasan dalam beragama bahkan untuk tidak beragama sekalipun.

Konsep Pergerakan
Kelompok gerakan-gerakan ini menurut Pradana Boy ZTF dalam Islam Dialektis, adalah kelompok garis keras yang kini mengalamai proliferasi. Kelompok yang utamanya garis keras ini, masih menurut Pradana Boy ZTF, memiliki keber-islam-an kaki lima yang sebenarnya tidak cukup modal untuk “berjualan” islam dan mengklaim barang dagangan mereka sebagai paling laris dan dagangan-dagangan yang menurut mereka telah terkontaminasi bahan-bahan berbau barat, dianggap tidak layak konsumsi.
Tak pelak lagi, otoritarianisme begitu jelas dalam setiap bentuk penafsiran terhadap kitab suci. Paradigma keber-islam-an yang juga diwarnai klaim kebenaran mutlak dan penolakan terhadap eksistensi akal dan filsafat –dalam kelompok pergerakan ini– menghasilkan suatu formulasi hukum statis yang tak mampu berbuat apa-apa ketika dihadapkan pada kondisi zaman yang dinamis. Penolakan terhadap barat yang kadang berhujung pada terorisme inilah yang merupakan rekfleksi dari paradigma keber-islam-an kelompok-kelompok kebangkitan saat ini..

Hal yang perlu di telaah lebih jauh adalah tentang perjuangan kebangkitan Islam yang di contohkan Nabi. Bahwa Nabi telah jelas mencontohkan perjuangan kebangkitan dengan perdamaian dan nilai-nilai moral dan spiritual, serta kebebasan dan cinta kasih yang terkandung dalam Al-Quran. Jika apa yang dicontohkan Nabi tersebut coba dibandingkan dengan perjuangan-perjuangan kelompok garis keras saat ini yang cenderung tidak menyentuh aspek tersebut dan mengarah pada otoritarianisme dan dominasi hegemoni, dapatkah itu dapat dikatakan sebuah perjuangan kebangkitan islam?
Sebenarnya, menurut Chandra Muzaffar dalam Muslim, Dialog dan Teror, yang tercermin sebagai kebangkitan Islam saat ini adalah sebuah pendekatan dan pemahaman mengenai agama yang tumbuh dari budaya kekalahan, ketertaklukan, dan ketertundukan. Selanjutnya Chandra Muzaffat mengatakan; bahwa dua peristiwa kelam yang mengakibatkan keruntuhan peradaban islam yaitu invasi dan penaklukkan bangsa mongol terhadap pusat ilmu pengetahuan yaitu perpustakaan-perpustakaan besar di baghdad dan penjajahan serta hegemoni Barat terhadap negeri-negeri islam telah menyisakan trauma terhadap umat islam.

Pada kenyataan itu, umat Islam menjadi sangat sadar dengan status mereka sebagai orang-orang kalah kemudian berpegang sekuat tenaga terhadap ritual dan symbol sebagai cara mempertahankan identitas. Pendekatan yang lebih kepada symbol daripada nilai-nilai universal dan abadi inilah yang nyata telah diwarisi golongan-golongan kebangkitan islam. Karakteristik lain yang menonjol sekaligus kelemahan mereka juga terletak pada pola gerakannya yang bersifat reaktif. Pola ini membuat mereka terkesan hadir sekadar untuk berbeda dari dan untuk menolak Barat.

Islam dan Nilai
Pada dasarnya, islam sebagai sebuah entitas social selalu menuntut adanya akselerasi yang proporsional dalam setiap perkembangan dan dinamika zaman. Di tengah kenyataan tentang kemajemukan bangsa Indonesia dari segi ras dan agama misalnya, penafsiran tradisional yang ortodoks dan eksklusif terhadap Al-Qur’an yang menghasilkan konsep syari’at dan Negara Islam seperti yang diperjuangkan kebanyakan kalangan-kalangan umat islam saat ini menjadi tidak relevan. Betapa tidak, keberadaan syari’at tersebut adalah hasil formulasi ulama-ulama terdahulu yang berbeda dalam konteks budaya dan politik dengan hari ini. Pun Khilafah Islam yang dalam sejarah penerapannya tidak lepas dari konflik-konflik internal yang membuktikan tidak efektifnya, menjadi tidak realitstis dalam konteks kekinian.

Prinsip-prinsip Islam pada dasarnya tidak hanya didasarkan pada ritual atau spiritual speukalatif. Ini terbukti dengan latar belakang sejarah kehadiran islam yang memunculkan sikap korektif terhadap proses dehumanisasi yaitu penghancuran nilai-nilai kemanusiaan pada zaman jahiliyah.

Pesan islam yang sarat nilai-nilai ini hanya mampu diraih dengan nalar dan tafsir kontekstual yang menyangkut pendekatan hermeneutik terhadap doktrin islam. Jika ini mampu direalisasikan dengan baik, maka nilai-nilai universal Islam yaitu intisari abadi termasuk didalamnya etika moral dan spiritual yang juga ada dalam setiap agama—yang bersama-sama kita yakini otentitas dan kebenarannya tersebut, akan sangat jelas dan nyata terwujud dalam kehidupan. Dan karena islam adalah agama yang pro nilai universal ini, maka dalam penegakkannya umat islam harus bersama kekuatan-kekuatan lain.

Tak pelak lagi bahwa kedamaian seluruh umat manusia lepas dari ciri dan bentuk bagaimanapun, sangat dapat terwujud tanpa harus adanya pelembagaan suatu ajaran agama tertentu. Sejatinya, dalam perjuangan kebangkitan Islam kelompok-kelompok tersebut lebih relevan mengedepankan nilai-nilai universal islam ini daripada pendekatan pada symbol dan ritual yang justru memperjelas batasan-batasan dan sekat-sekat perbedaan—bukan saja dalam lingkup internal Islam tetapi juga pada wilayah eksternal antara islam dan agama lainnya.

Konsep Kepedulian Sosial Bermasyarakat

2007-03-02T02:03:00.000+08:00

Oleh : Abdul Khabir Barokah

Untuk dapat memahami pentingnya peningkatan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat, secara sistematis terlebih dahulu perlu memahami permasalahan dan urgensinya. Selanjutnya memahami pengertian kepedulian sosial, dimensi sosia kemasyarakatan dan bagaimana prakteknya dalam berbagai kehidupan bermasyarakat.

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, Artinya hidup menyendiri, tetapi sebagian besar hidupnya saling ketergantungan, yangpada gilirannya tercapainya kondisi keseimbangan relative. Kondisi nyata dalam kehidupan manusia yaitu ada yang kaya – miskin, kuat – lemah, besar – kecil, dll.

Permasalahan dan urgensitas peningkatan kepedulian sosial.

Norma-norma dan tata nilai kepedulian ini semakin berkurang apabila masyarakat itu telah menerima pengaruh budaya barat yang bersifat immaterial dan cenderung berseberangan dengan budaya timur. Masyarakat yang kehilangan rasa kepedulian horizontalnya, akan kehilangan sebagian kemampuannya untuk dapat bersyukur, dan ini berakibat pada penyempitan psikologi dan dapat berubah kea rah ketidakpekaan (insentifitas) manusianya yang akhirnya dapat menghasilkan sistem sosial yang apatis.

Kepedulian sosial merupakan bagian dari ibadah.

Kepedulian sosial merupakan suatu rangkaian ibadah, ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW,dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Tabroni dari Anas bin Malik yang Artinya: Budi pekerti yang luhur adalah termasuk amalan ahli surga.

Selanjutnya kepedulian sosial yang menjadi ibadah itu tidak lepas dari budi pekerti yang luhur/baik sesuai dengan norma-norma agama, adat istiadat serta norma-norma yang diatur oleh UUD/Peraturan Pemerintah. Dalam konteks ini kita harus peka dan proaktif untuk mewujudkan rasa solidaritas kita dengan membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, misalnya bencana alam di NAD dan Sum-ut atau kepedulian kita terhadap masyarakat dalam bidang pendidikan dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas secara umum dan bagi anak turun kita pada khususnya.

Dimensi sosial kemasyarakatan.

Pada intinya ada 3 aspek yang perlu dikembangkan dalam sikap kepedulian sosial horizontal yaitu:

1. aspek sosial (Ruang waktu)

Dlam menjalani kehidupan sosial, manusia senantiasa dibatasi dan dipengaruhi adanya ruang dan waktu, ini juga merupakan suatu bukti nyata keterbatasan manusia yang hakikatnya sebagai makhluk ciptaan. Berkaitan dengan ruang dan waktu ini, maka kehidupan manusia akan dikondisikan oleh pluralisme, yaitu adanya keberagaman ruang dalam kehidupan manusia. Dengan adanya ruang ini, seluruh manusia tidak mungkin berada dalam dua tempat dalam waktu yang sama, maka peran alat komunikasi dan transportasi menjadi sangat penting.

2. aspek kepedulian

Siapa saja yangmenjadi objek/sasaran kepedulian kita..? masyarakat umum tentunya dengan tidak memandang status masyarakat tersebut. Mestinya kita penuhi hati kita dengan pertanyaan “Apa yang dapat kita lakukan untuk masyarakat, apa yang dapat kita lakukan Negara atau Daerah kita?” bukan “apa yang kita dapat dari Negara atau Daerah kita?”.

Melalui peningkatan kepekaan kepeduliaan horizontal ini, seseorang memerlukan kemampuan kepekaan sosial, kapan dan dimana kita harus melakukan action. Kemudian kepekaan, kejadian dan kecepatan untuk memperoleh informasi tentang adanya suatu hal yang memerlukan bantuan kita.

Melalui peningkatan kepekaan kepedulian sosial ini, dihatapkan kesenjangan sosial atau jarak sosial dapat dipersempit, dan kita dapat memberikan kontribusi dalam bentuk upaya perawatan dan peningkatan modal sosial (social capital) bangsa Indonesia dalam tangka menuju kenyamanan dan ketentaraman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.œ

Penulis: Mantan Ketua Majelis Syuro SALIWU Makassar, Alumni Program Studi Manajemen Sumberda Perairan Universitas Hasanuddin

Problematika Pendidikan Dewasa Ini

2007-03-02T01:44:00.000+08:00

Oleh: Zainal Abidin

Persoalan pendidika zaman sekarang ini di berbagai negara dipandang sebagai problem yang sangat luar biasa sulit, namun semua negara - tanpa kecuali - mengakui pendidikan sebagai tugas negara yang paling penting. Orang-orang yang ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan dunia tentu menyatakan bahwa pendidikan merupakan kunci, dan tanpa kunci itu usaha mereka akan gagal.
Cara dan sistem pendidikan yang sudah berakar dalam dan bertahan lama sebenarnya membutuhkan penyesuaian sedikit agar dapat berjalan terus dengan lancar. Namun, sekarang cara dan sistem pendidikan ini sering menjadi sasaran kritik dan kecaman karena seluruh daya guna sistem pendidikan tersebut diragukan. Generasi muda zaman sekarang ini banyak yang terang-terangan memberontak terhadap metode-metode dan lembaga-lembaga pendidikan lama itu. Dan tidak selalu mudah untuk dapat menentukan dengan tepat berapa besar bagian kegelisahan umum dan ledakan semangat berontak di kalangan generasi muda itu harus dipandang sebagai yang disebabkan oleh alasan tersebut.

Menurut Edgar Faure bahwa sudah menjadi kegelisahan berabad-abad lamanya, bahwa pendidikan dengan amat mudah diperalat untuk melayani kepentingan masyarakat semata-mata. Maksudnya, dalam pendidikan anak didik ditempa secara tidak seimbang, sehingga kelak mereka lebih makin tersedia sebagai “alat yang berguna” bagi masyarakat. Memang keliru jika pendidikan tidak berguna sama sekali bagi kepentingan masyarakat. Tapi sangatlah keliru jika pendidikan memutlakkan kepentingan masyarakat tersebut, sebab tujuan pendidikan bukanlah pertama-tama melayani masyarakat, melainkan membantu kelahiran manusia-manusia dewasa dan matang.

Kegelisahan ini merupakan imbas dari pergeseran dalam cara memandang (paradigma) pendidikan. Pergeseran ini setidaknya dapat ditelusuri jauh ketika dimulainya revolusi industri yang merupakan benih-benih dari Renaissance yang melanda Eropa setelah melewati periode gelap abad pertengahan. Masyarakat yang tadinya hidup dalam pola kultur agraris beralih menjadi masyarakat industri seiring dengan semakin vitalnya penguasaan modal. Semua kegiatan dan hasil produksi dianggap memiliki nilai ekonomis tinggi jika itu menyangkut kegiatan produksi yang dihasilkan industri (pabrik). Maka dimulailah era kehidupan kapitalisme menggantikan era kehidupan feodalisme. Sistem yang kapitalistik telah merasuk begitu jauh hingga nyaris tidak ada celah kehidupan manusia yang luput darinya.

Dalam pendidikan pun demikian. Ilmu pengetahuan yang sejalan dengan tujuan di atas diberi prioritas. Disiplin keilmuan yang dianggap terpandang hanyalah disiplin ilmu yang sifatnya teknis terapan sebagai penunjang produksi industri. Implikasinya, terjadilah dikotomi dan sekat keilmuan yang tajam. Ilmu-ilmu positif (eksak) menempati posisi superior dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya. Siswa hanya dianggap memiliki nilai lebih jika siswa tersebut mampu menguasasi ilmu-ilmu pasti. Orang hanya berlomba-lomba memasuki disiplin ilmu yang alasannya masa depan lebih menjanjikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kita belajar di institusi-institusi pendidikan hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berjalan dalam kerangka logika kapitalisme yakni menghasilkan tenaga pekerja yang mendatangkan nilai ekonomis. Kita kemudian tidak ubahnya seperti robot-robot yang diformat sedemikian rupa tanpa sempat melakukan renungan atau refleksi atas tujuan hidup (eksistensi) kita yang sebenarnya. Kita mungkin sudah lupa atau pura-pura lupa bahwa tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah untuk menghasilkan generasi yang dewasa, mandiri dan berkepribadian, yang menjunjung moral dan etika yang kelak dengan bebas dan sadar dapat membantu masyarakat.

Tulisan ini tidak berpretensi untuk menegasikan sama sekali sistem pendidikan yang telah berjalan. Hanya saja ada sesuatu yang terlupakan dalam sistem pendidikan kita selama ini. Harus ada pemilahan yang tegas antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia sedangkan pengajaran dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil. Aspek-aspek yang bersentuhan dengan bakat dan kemampuan personal untuk menemukan kepribadian seharusnya mendapatkan porsi yang berimbang. Jadi, lebih daripada sekedar menghasilkan “kegunaan”, pendidikan juga perlu membantu mereka mengembangkan bakat kemampuan sosialnya agar masyarakat juga boleh ikut memetik keuntungan dari perkembangan mereka. Setiap pribadi punya defisit. Pendidikan adalah suatu proses kompensatoris yang membantu anak didik untuk sedapat-dapatnya menutupi defisit tersebut. Dengan demikian antara anak didik dan pendidik terjadi interaksi dialogis (dua arah) yang akan lebih memacu kreativitas anak didik.

Dalam pendidikan, aspek individual dan personal itu tidak boleh dikorbankan. Kendati demikian, tidaklah berarti bahwa pendidikan boleh membiarkan aspek itu berkembang bebas tanpa ukuran. Karena itu, pendidikan perlu mencegah, jangan sampai kebebasan menjadi kesemauan dan keseenakan sendiri. Janganlah pula kemandirian terbelokkan menjadi egoisme, atau rasa keadilan terjungkir menjadi pembenaran keadilan pribadi. Pula, anak didik perlu dibantu untuk mencintai keteraturan, maksudnya, jangan sampai mereka membenci untuk keteraturan hanya semata-mata karena mereka merasa dipaksa untuk taat pada keteraturan. Dan janganlah pendidikan hanya memberikan peluang agar anak didiknya nanti lebih mampu bersaing dari pada bertindak dengan penuh pertimbangan sosial.

Aspek kemandirian harus pula dikedepankan. Menurut Pramoedya Ananta Toer, peserta didik harus dibekali dengan kemampuan produktif. Kemampuan produktif di sini dalam artian bagaimana peserta didik tersebut ketika kembali ke masyarakat nanti dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya tanpa harus bergantung pada pihak lain atau harus menjadi pegawai di instansi-instansi pemerintah. Ini penting agar ketika menghadapi dialektika (pergulatan) hidup tidak mudah dibelokkan oleh kepentingan sesaat yang hanya membawa kemudaratan.

“lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah dan perguruan tinggi, ternyata hanya mampu mencetak manusia-manusia tua, bukan manusia-manusia dewasa”

Penulis: Sesepuh Cafe Lib, Alumni Program Studi Hubungan Internasional Universitas Hasanudin.

bisikan sepi - Warna Malam

2007-02-28T03:57:00.000+08:00

hanya kepada kehidupan nafas terlukis
dan pada setiap detik menderu merangkai kebisuan hati
malam-malamku adalah seribu pertanyaan untuk ujung kehidupan
bukan sekedar resapan nafsu yang mencengkram nyawa orang-orang suci

pengantar menjelang subuh

2007-02-28T00:58:00.000+08:00

Orang-orang tertidur lelap, tak berkutik. Ditelan kelelahan dalam selimut mimpi. Saat hitam menguasai alam pikiran, sebagian penghuni masih merunungi kehidupan lewat pemahaman tentang barisan-barisan kata yang membentuk kalimat pada sebuah buku. Tak peduli jika hal ini tak membawa kenikmatan apa-apa pada mereka.
.....
Masih terus terdengar jangkrik malam di iringi paduan suara katak. Marx masih menawarkan cerita tentang perlawanan pada keserakahan manusia. Setiap geraknya menuntut sebuah perubahan pada keadilan setelah ditelan tikus-tikus munafik. Jejak berawal dari materialisme dialektik yang membingungkan. Kemudian telah teridentifikasi kemurnian tentang spirit perlawanan untuk kemanusiaan pada jejak-jejak selanjutnya. Itu karena konsumsi ide Marxisme telah sedikit mampu di telaah.
.....
Di sudut jendela pada sebuah kursi yang hampir rusak, masih lagi terdiam dengan mata tak berkedip berusaha meyakinkan diri tentang substansi keber-tuhan-an manusia. Deretan ide-ide revolusioner berusaha menghancurkan paradigma. Nurani berhenti karena tak mampu memastikan jalan yang harus ditempuh. Konsepsi lama keber-tuhan-an tertampar kenyataan-kenyataan baru yang tergoreskan dalam lembaran-lembaran pucat. Sepertinya rasa ngantuk telah benar-benar takut menghampiri setelah di puncak malam ini Hasan Hanafi menghampiri dengan senyum sinis sambil berbisik tentang ketertindasan....

grey truth

2007-02-27T23:25:00.000+08:00

blog ini dibuat untuk memberikan kepastian pada ketidakpastian tentang kebenaran. jika ada yang bertanya tentang kewenangan untuk menunjukan keabsolutan ide, marilah kita serahkan kepada yang lebih mengetahui.
tapi inilah kehidupan kita, berjalan di tengah-tengah abstraknya hakikat materi. tak salah jika harus menganggap ide kita adalah sempurna sepanjang pluralisme kebenaran terus dibudayakan.